Kasus Pencemaran Nama Baik Babai Suhaimi Status P21

Babai Suhaimi (kiri).(Istimewa)

KOTA KEMBANG-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok telah menetapkan status P21 terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik Anggota DPRD Kota Depok dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Babai Suhaimi.

Dugaan pencemaran nama baik terhadap Babai dilakukan oleh Ketua DPC PKB Kota Depok, Slamet Riyadi.

Kepala Seksi Pidana Umum, Kejaksaan Negeri Kota Depok, Arief Syafrianto, mengatakan Kejari Depok telah menerima berkas perkara dari Polres Metro Depok, per 31 Maret 2020.

“Setelah kami teliti baik petunjuk dan kelengkapan berkas telah memenuhi syarat materi dan formil,” katanya kepada wartawan, pekan lalu.

Sehingga, kata Arief, berkas tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan perundangan sesuai Pasal 138, dan Pasal 139 KUHP. “Udah lengkap, istilahnya sudah P21,” ujarnya.

Dengan demikian pihaknya akan menunggu penyidik Polres Metro Depok untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk kemudian dilakukan tahap dua di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemudian dilakukan persidangan.

Menurutnya kelengkapan P21 resmi dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2020, dengan tuntutan melanggar Pasal 310, dan 311 KUHP dengan ancaman hukuman dua tahun empat bulan penjara.

Sementara, Kuasa Hukum Babai Suhaimi, Taufik Hidayat, menyatakan pihaknya mengapresiasi tugas Polrestro Depok.

Dia berharap agar kasus yang sedang ditangani berjalan dengan baik. “Kami ingin proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan baik dan cepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena saat ini mendekati Idul Fitri, kemungkinan kasus tersebut akan dilaksanakan setelah Idul Fitri,” tandasnya, pekan lalu.

Anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi yang dipecat oleh DPP PKB melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok, dan melaporkan ketua DPC PKB ke Polresta Depok.

Babai datang ke PN tidak sendiri melainkan bersama tim kuasa hukum dan pendukungnya.

Sementara itu Babai Suhaemi kepada wartawan menuturkan, dia bersama tim kuasanya datang ke PN Kota Depok untuk mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pengurus PKB.

Dia menyebutkan, ada tiga pihak yang digugat dalam persoalan pemecatanya, antara lain, DPC PKB Depok, DPW PKB Jawa Barat, dan DPP PKB.

Hingga saat ini, belum ada komentar resmi dari Slamet Riyadi terkait kasus ini.

(hen)