Kasus Penahanan Ijazah, Pena Dikta Solusinya

Pena Dikta Depok
Grand Launching Pena Dikta yang digagas oleh H. Acep Azhari. (Foto: DepokToday/Ahi)

GROGOL—Kasus penahanan ijazah siswa oleh pihak sekolah mendapat tanggapan serius dari komunitas Penggalangan Dana Pendidikan Swasta (Pena Dikta).

Apalagi Dinas Pendidikan Kota Depok mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan penahanan ijazah oleh sekolah. Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor 421/2.254/Pemb.SMP/2021.

Penggagas Pena Dikta, H. Acep Azhari, mengatakan, kehadiran Pena Dikta menjadi solusi dalam masalah pendidikan. Sebab menurutnya, tidak ada istilah penahanan ijazah atau nebus ijazah di sekolah.

“Masalahan ekonomi salah satu penyebab dari munculnya permasalahan di dunia pendidikan. Pihak sekolah sudah menjalankan kewajibannya dalam menjalankan tugas di Lembaga Pendidikan,” kata pria yang akrab disapa Jiacep itu kepada wartawan di kawasan Grogol, Kecamatan Limo, Kamis 8 April 2021.

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/penahanan-ijazah-siswa-ibarat-gunung-es/

Menurutnya, tunggakan bayaran di sekolah swasta saat pengambilan ijazah pada beberapa tahun ini cukup bervariasi. Ia mencontohkan, di salah satu sekolah bisa mencapai Rp 2,5 miliar.

Dikatakannya, jumlah tersebut bila dimanfaatkan dengan akan berdampak positif bagi lembaga pendidikan.

“Melalui Pena Dikta ini mengajak masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab, rasa empati dalam dunia pendidikan. Kita menyadari kondisi saat ini banyak yang terpuruk, apalagi di pendidikan. Sementara, gaji guru dan operasional sekolah harus terus berjalan tanpa ada tunggakan. Kalau mau maju Negara ini, maka ekonomi dan pendidikan harus diperhatikan,” terang Ketua BMPS Kota Depok ini.

Hal senada diutarakan Kepala SMK Mutiara Bangsa, Adi Gusnadi. Kata dia, dengan adanya surat edaran tersebut dilema bagi swasta. Sehingga dikhawatirkan orang tua bisa seenaknya menunggak bayaran SPP dan saat pengambilan ijazah.

“Mereka bisa saja gak bayar, toh nanti pihak sekolah akan dimarahi oleh Diknas. Padahal, mereka yang gak punya uang dan tidak mampu bayar mengambil ijazah untuk kerja, kita cuma minta baca surat Al-Fatihah,” katanya.

“Ini kan seharusnya menjadi perhatian semua. Dari sini kita coba cari solusi bersama, bukan mengkritisi. Apalagi, Diknas menyampaikan akan meninjau kembali terkait surat izin memimpin dan izin operasional sekolah baik itu SD dan SMP Negeri maupun swasta. Ini kan ada kata pressure (tekanan-red), tapi disini kita cari solusi melalui Penadita,” paparnya.

Ketua PGRI Bidang SMK Kota Depok ini mengungkapkan, Pena Dikta sebagai pilot project gerakan sampai tingkat nasional. Pasalnya, Penggalangan dana ini bukan saja dalam menangani masalah tunggakan pembayaran ijazah saja. Namun, untuk kesejahteraan guru seperti guru PAUD, honorer dan lainnya.

Selain itu, juga untuk membangun tempat ibadah dan lain-lain. “Dengan melalui aplikasi diharapkan bisa berjalan lancar dan diterima masyarakat secara umum,” jelasnya.

(ahi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here