Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Depok Jadi Sorotan Ombudsman

Andrianus Meliala (DepokToday, Rid)

DEPOK– Ombudsman Republik Indonesia atau ORI mulai menyoroti mandeknya kasus korupsi yang menyeret mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail beserta mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Depok, Harry Prihanto.

Komisioner Ombudsman, Profesor Adrianus Meliala meyakini ada banyak faktor yang mempengaruhi perkara itu terkesan berjalan lambat meski kedua mantan pejabat itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2018, lalu.

Diantaranya, Andrianus menilai, petunjuk atas berkas perkara yang dilayangkan jaksa tidak bisa dipenuhi tim penyidik Polresta Depok karena permintaannya terlalu tinggi. Atau kemungkinan lainnya ialah, penyidik yang tidak mampu memenuhi petunjuk jaksa.

“Memang ada kalanya polisi merasa penyelidikannya sudah optimal dan kemudian ada hal yang tidak bisa diakomodasi dari permintaan jaksa,” katanya saat ditemui di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, pada Selasa 15 Oktober 2019

Lebih lanjut pakar kriminolog UI ini mengungkapkan, memang tidak ada batasan waktu dalam penyerahan berkas perkara P19 ke P21. Yang menjadi permasalahan adalah berkas tersebut sudah kerap kali dikembalikan ke penyidik oleh Kejaksaan Negeri Depok.

“ Permasalahan lain adalah pejabat yang memulai kasus ini sudah pada pindah. Kedua, tampaknya ada setting politik yang bisa sekali mempengaruhi. Maka sebagai pengamat menilai ada aspek administratif yang bisa dilanggar,” tutur guru besar UI tersebut

Terkait hal itu, mantan komisioner Kompolnas ini menyarankan agar diadakannya pertemuan informal antara kepolisian dengan kejaksaan untuk membahas hal tersebut. Dan jika masih dianggap mandek, kasus ini bisa diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Dapat dilakukan dua hal, pertama pertemuan supaya kasusnya tetap bisa jalan. Kemudian SP3. Namun SP3 biasanya Polri keberatan, karena akan susah mempertanggung jawabkan di depan Propam. Maka biasanya yang ditempuh itu cara yang pertama.”

Seperti diketahui, Nur Mahmudi dan mantan anak buahnya itu telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Agustus 2018 lalu. Keduanya dituduh melakukan tindak pidana korupsi atas dugaan proyek pelebaran Jalan Nangka, di Kecamatan Tapos, Depok. Hingga kini kasusnya belum masuk dalam tahap persidangan. (rid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here