Kasus Hoax Babi Ngepet, Kuasa Hukum: Sebar Berita Bohong Demi Redam Keresahan Warga

Sidang lanjutan kasus berita bohong Babi Ngepet yang digelar di Pengadilan Negeri Depok, Selasa 2 November 2021. (Istimewa)
Sidang lanjutan kasus berita bohong Babi Ngepet yang digelar di Pengadilan Negeri Depok, Selasa 2 November 2021. (Istimewa)

DepokToday – Kuasa Hukum terdakwa penyebar hoax babi ngepet Adam Ibrahim, Onrasi Hia menyangkal kliennya telah membuat keonaran ditengah masyarakat.

Menurut Onrasi, dari fakta-fakta persidangan yang telah diungkap, tidak ada unsur keonaran seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus babi ngepet.

“Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Andhika Dutcha Buchari SPd.,M.Hum., secara literal, keonaran bermakna kekacauan atau ketidakteraturan atau keributan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat atau rakyat,” kata Onrasi saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri Depok, Selasa 16 November 2021.

Onrasi menyebut, keonaran dapat ditunjukkan dengan situasi kacau, resah dan ribut dilingkungan masyarakat.

“Dari fakta persidangan yang terungkap, tidak ada yang terjadi kekisruhan, kegaduhan, ataupun keonaran. Sehingga unsur keonaran tidak terpenuhi,” katanya.

Onrasi justru malah menilai JPU yang membesar-besarkan kasus babi ngepet itu karena dikaitkan dengan perkara berita bohong yang dilakukan Ratna Sarumpaet.

“Kami berpendapat bahwa JPU telah keliru atau salah paham akan suatu unsur tindak pidana,” kata Onrasi.

Menurut Onrasi, Adam menyebar berita bohong demi meredam keresahan warga yang sering mengaku kehilangan uang.

Sementara tujuan berita bohong yang disebarkan Ratna Sarumpaet mengandung nilai politis, sehingga menimbulkan kekacauan seluruh warga negara Indonesia.

Namun begitu, lanjut Onrasi, pihaknya tidak menyangkal jika unsur barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita bohong telah terpenuhi dalam dakwaan JPU.

JPU menuntut Adam dengan pidana 3 tahun penjara karena terbukti karena terdakwa dinilai terlah terbukti dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran seperti dakwaan Pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,

“Perbuatan Adam memang memenuhi unsur barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong,” kata Onrasi.

Untuk itu, Onrasi meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan vonis kepada Adam Ibrahim dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

“Tentunya pleidoi ini bukanlah pembelaan yang serta merta agar terdakwa terbebas dari tuntutan, tetapi ini merupakan ikhtiar untuk merangkai kembali fakta sebenarnya yang sudah berlangsung selama dipersidangan, mendapatkan gambaran yang terang atas kasus ini,” kata Onrasi. (ade/*)