Kasus Dugaan Korupsi Damkar Seret Nama Anggota PWI Depok?

Ketua PWI Depok, Rusdy Nurdiansyah (Istimewa)

CILODONG- Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok pada Senin 19 April 2021.

Kehadiran jurnalis Republika itu terkait dengan salah satu nama yang mencuat dalam pengumpulan keterangan dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

“Nama Hadi Effendi itu bukan dari saya, mungkin ada dari kontraktor, saya hanya memastikan apakah Hadi Effendi itu benar sebagai wartawan Depok, sebagai anggota PWI,” katanya

Atas dasar itulah, Rusdy menilai dirinya perlu untuk melakukan klarifikasi pada pihak jaksa.

“Jadi disini saya cek juga, bukan saya dipanggil kejaksaan tapi saya klarifikasi kejaksaan sebagai Ketua PWI,” jelasnya

Baca Juga: Polisi-Jaksa Kompak Usut Dugaan Korupsi Damkar, Intel: Kita Kerja Senyap

Untuk sementara, lanjut Rusdy, didapatkan bukti bahwa Hadi Effendi itu adalah nama lain dari Adi Rakasiwi yang sekarang anggota PWI Depok.

“Saya hari ini setelah mendapatkan informasi itu akan ke ketemu Bang Hadi untuk memastikan apakah benar Bang Hadi, Adi Rakasiwi. Jadi saya belum memastikan, belum pasti 100 persen, baru klarifikasi saja untuk ke kejaksaan.”

Rusdy juga sempat membeberkan peran Hadi dalam proyek tersebut.

“Jadi perannya salah satu orang yang menandatangani kontrak pengadaan sepatu. Jadi saya enggak tahu penyidik kejaksaan. Peran saya hanya mengklarifikasi nama orang Hadi Effendi,” jelasnya

Ketika disinggung soal dugaan wartawan terlibat proyek, menurut Rusdy tidak ada aturan yang melarang itu.

“Karena itu bagian dari rezeki, soal apakah si wartawannya terkena pidana korupsi, berbuat kriminal atau narkoba itu pasal pidana umum. Tidak kena undang-undang pokok pers, karena tidak ada kaitannya dengan karya tulisan atau media itu lebih pada ke pribadi.”

Rusdy menambahkan, seorang wartawan boleh memiliki perusahaan.

“Itu boleh-boleh saja. Banyak wartawan yang punya perusahaan tapi jalankan perusahaan itu dengan benar, kalau menyalahi aturan akan dikenakan pidana umum karena itu bukan produk pers,” tuturnya

Sebelumnya, seorang kontraktor atau rekanan penyedia sepatu Damkar, Sadar Harapan menyebut beberapa nama, seperti Afrijal dan Hadi Effendi.

Ia mengaku, proyek tersebut (pengadaan sepatu) didapat dengan sistem pinjam perusahaan mereka.

“Saya pinjam, jangan salah ya, saya pinjam. Saya pinjam ke Afrizal, kemudian kepada yang punya, Hadi Effendi,” katanya usai menjalani pemeriksaan di Kejari Depok tadi siang. (rul/*)