Kasus Covid Naik, Pemkot Susun Penjadwalan Ulang Anggaran Kebutuhan

Balai Kota Depok, pemerintah kota terus melakukan upaya penanggulangan COVID-19 (Depoktoday.com)
Balai Kota Depok, pemerintah kota terus melakukan upaya penanggulangan COVID-19 (Depoktoday.com)

DEPOK – Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Depok tengah menyusun penjadwalan ulang anggaran, agenda ini diperuntukan bagi biaya yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19.

Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana mengatakan, hingga saat ini penghitungan tentang apa saja yang perlu dianggarkan ulang masih disusun. “Masih kita hitung, kita jadwal ulang,” sebut dia dilansir Kamis 1 Juli 2021.

Dia menjelaskan, penjadwalan ulang ini dilakukan seiring dengan penambahan kasus COVID-19 yang signifikan beberapa pekan terakhir.

Pemkot kata Nina, perlu mengeluarkan dana dalam pembayaran pos yang berhubungan dengan penanganan pandemi. Seperti, pembayaran petugas pemulasaraan jenazah, biaya operasional tempat isolasi terpusat, dan insentif nakes yang tahun ini dibebankan ke pemerintah kota. “Itu semua masih kita hitung,” jelas dia.

Baca juga: Update Kasus COVID-19 Depok, 17 Warga Meninggal Hari Ini

Lebih lanjut kata Nina, penjadwalan ulang ini juga tidak terlepas dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang belum memenuhi target. “Jadi ada kurang dari target Silpa yang bisa digunakan. Kemarin itu masih kurang sekitar 150 miliar,” terang dia.

Baca juga:PPKM Darurat Jawa-Bali, Depok Tunggu Keputusan Resmi Pusat

Jadwal ulang, juga masih menunggu PAD Depok serta bagi hasil dengan provinsi Jawa Barat. “Itu diketahui pada triwulan ke empat, ketika anggaran perubahan. Makanya proses masih berlangsung,” sebut Nina.

Sayangnya, Nina belum dapat menjelaskan, berapa sebenarnya anggaran tambahan yang dibutuhkan untuk menangani pandemi, termasuk juga berapa biaya yang telah digunakan dalam penanganan pandemi sejauh ini.

Dia menjelaskan, anggaran COVID-19 sebelumnya masuk dalam biaya tidak terduga atau BTT. Total untuk 2021, BTT Depok sebanyak 99 miliar. Jumlah ini naik dari 2020 yang hanya sekira 30 miliaran. “Untuk jumlahnya masih kami proses ini,” kata dia. (lala/*)