Kampanye Door to Door, Strategi Lawas Tapi Ampuh Ngambil Simpati Warga

Suryadi.(Foto: Istimewa)

MEKARJAYA—Tak dapat dipungkiri, kampanye door to door (pintu ke pintu) di lingkungan masyarakat selalu jadi ujung tombak partai politik dan para kandidat yang tampil di pileg, pilkada, dan pilpres.

Di Depok, sejak gong kampanye dibunyikan, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota maupun tim kampanye masing-masing calon langsung mengandalkan strategi kampanye door to door.

“Door to door sebuah strategi kampanye lawas yang masih dianggap ampuh mendekati rakyat,” ungkap Suryadi selaku Ketua RT 09/RW 16, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Sabtu 7 November 2020.

Menarik Lainnya: https://depoktoday.hops.id/kualitas-pemutakhiran-data-menentukan-kesuksesan-pilkada-depok-2020/

Suryadi menuturkan, kampanye door to door dipilih karena pasangan calon pilkada saat ini taat pada protokol pencegahan COVID-19. “Dengan door to door pertemuan bisa dihadiri sedikit orang, senantiasa menjaga jarak dan tidak berkerumun,” tuturnya.

“Pola door to door juga menjaga komunikasi kandidat dengan warga menjadi sangat efektif. Sebab, bisa bicara dari hati ke hati. Kandidat dan tim juga bisa mendengar dengan baik setiap keluhan atau harapan-harapan warga,” lanjutnya.

Kata Suryadi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Depok di 11 Kecamatan per 5 November 2020 mendapati 1.039 giat kampanye dengan rincian 777 giat Tatap Muka dan Dialog, 58 giat Pertemuan Terbatas, 15 giat Kampanye Daring, serta 189 giat penyebaran Bahan Kampanye.

Kegiatan Penyebaran Bahan Kampanye menunjukan peningkatan volume kegiatan, biasanya dilakukan dalam bentuk door to door dengan membagikan bahan kampanye, yang paling sering yaitu stiker dan brosur visi misi pasangan calon.

Akan tetapi, Suryadi sangat menyayangkan pelaksanaan kampanye door to door ini banyak sekali tidak menginformasikan kepada ketua wilayah setempat baik RT maupun RW.

Suryadi berharap, ketua tim kampanye atau penanggung jawab kampanye seharusnya memberikan informasi kepada ketua RT ataupun RW terkait kampanye door to door ini. Apalagi terkait pemasangan spanduk, baliho ataupun stiker dan pemberian flyer kepada warga.

“Kami pengurus RT ataupun RW bisa saja mencopot semua atribut yang ada di lingkungan kami, dikarenakan tidak ada izin atau pemberitahuan dan Alat Peraga Kampanye tersebut juga tidak sesuai yang ditentukan oleh PKPU maupun Perbawaslu,” ujarnya.

Suryadi pun mengingatkan, tim kampanye maupun penanggung jawab kampanye harus komunikasi terlebih dahulu kepada pengurus RT maupun RW untuk pelaksanaan kampanye di wilayahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Menurut saya boleh saja memasang atribut kampanye tersebut agar warga juga mengetahui siapa calonnya dan apa saja program-program dari calon tersebut,” tutup Suryadi.

(tdr/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here