Juara Soal Pelanggaran, BPTJ Dukung Sanksi E-Tle di Margonda

Jelang penerapan e-tle, petugas gencar sosialisasi kebijakan kanalisasi di kawasan Margonda (Istimewa)

MARGONDA– Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti menegaskan, pihaknya siap mendukung penuh program kanalisasi Jalan Margonda, Depok. Ia juga berjanji, bakal mensuport penerapan sanksi tilang elektronik (e-tle) di kawasan tersebut.

“Tentunya kami sangat mendukung program Polres dan Dishub Depok terutama terkait dengan protokol kesehatan, kemudian terkait dengan penerapan e-tilang dan kawasan tertib berlalu lintas,” katanya saat terlibat langsung dalam sosialisasi tertib berkendara di simpang Ramanda, Margonda, Depok pada Jumat 14 Agustus 2020

Intinya, kata Polana, BPTJ juga berharap transportasi umum di Jabodetabek melaksanakan keselamatan, keamanan dan mematuhi protokol kesehatan.

“Bentuk dukungan kami datang ksini dan selalu berkoordinasi dengan kegiatan atau program-program pemerintah daerah.”

Terkait dengan kanalisasi di kawasan Margonda, yakni adanya pemberlakukan jalur cepat dan lambat, BPTJ juga mendukung adanya penindakan atau sanksi bagi setiap pelanggar. Rencananya, penerapan sanksi tilang akan mulai berlaku pada Senin 17 Agustus 2020.

“Pekan depan sudah diberlakukan penindakan jalur cepat dan lambat. Namun untuk sementara ini masih tilang manual. Intinya kami sangat mendukung dan siap untuk saling melengkapi.”

Ketika disinggung soal wacana ganjil genap di kawasan Margonda, Polana mengaku hal itu masih dalam tahap kajian dan dirasa belum tepat jika diberlakukan dalam waktu dekat ini.

“Kalau ganjil genap di Depok masih kami kaji, karena kami masih mengevaluasi banyk hal, tertutama dengan adanya penerapan protokol kesehatan dan angkutan umumnya masih terbatas.”

Ditempat yang sama, Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, kebijakan e-tle bakal berlaku secara bertahap, dan diawali pada September 2020. Nantinya, kamera e-tle akan dipasang di sejumlah titik di kawasan Margonda serta Jalan Raya Bogor (Cisalak) dan ditargetkan rampung pada 2021.

“Kamera e-tle nanti terintegrasi antara BPTJ, Dishub dan Polres. Ada tiga unsur yang nanti akan terintegrasi secara keseluruhan. Tahun depan juga akan disupot BPTJ untuk penambahan,” katanya

E-tle, bakal menindak pengendara motor dan angkutan kota (angkot) yang melintas di jalur cepat. Tak hanya itu saja, dengan kamera pengawas tersebut, mereka yang melakukan pelanggaran lainnya juga akan terpantau dan secara otomatis bakal dikenakan sanksi tilang.

“Jadi kita semua bersinergi untuk pembangunan Kota Depok demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Kali ini kita dari sudut pandang  ketertiban berlalu lintas dan protokol kesehatan,” kata Kapolres Metro Depok, Komisaris Besar Polisi Azis Andriansyah

Kapolres Metro Depok, Kombes Azis Andriansyah membagikan masker gratis pada pengendara di Jalan Margonda (Istimewa)

Dirinya mengaku, langkah kanalisasi ini telah melalui berbagai kajian dan evaluasi yang dipikirkan secara bersama oleh sejumlah pihak terkait.

“Ini tujuannya selain untuk kenyamanan, juga diharapkan mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan, khususnya di kawasan Margonda,” jelas Azis

Lebih lanjut Azis mengakui, program kanalisasi sudah cukup lama dicanangkan namun perlu dilakukan inovasi agar dalam penerapannya sesuai dengan harapan bersama.

“Itulah yang terjadi di masyrakat kita, tidak bisa sosialissasi sekali, tapi harus berkali-kali. Kita punya inovasi by sistem, maka dipasanglah tilang elektronik untuk menjaga ketertiban berlalu lintas,” terangnya

Depok Penyumbang Pelanggaran Tertinggi

Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Komisaris Polisi Erwin Aras Genda mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melaksanakan Operasi Patuh Jaya 2020. Hasilnya cukup mencengangkan.

“Pelanggaran di Depok itu sampai 7.600. Dimana 5.000 kasus kita berikan sanksi teguran, 2.600 ditindak dengan tilang,” katanya

Erwin mengungkapkan, temuan itu didapat hanya dalam waktu dua pekan. “Maka Depok menjadi nomor satu di wilayah Jabodetabek penyumbang pelanggaran tertinggi,” ujarnya

Soal penindakan bagi pelanggar kanalisasi di kawasan Margonda, kata Erwin, sementara ini akan diberlakukan sanksi tilang manual. “Sementara manual, setelah e-tle berjalan, kita kombinasikan dengan manual. Nah manual itu kalau menemukan pelanggaran langsung ditindak.”

Lebih lanjut dirinya mengatakan, kanalisasi ini hanya ada di kawasan tertib lalu lintas, yakni hanya disepanjang Jalan Margonda. Kebijakan ini didukung dengan SK Wali Kota.

“Disitu diatur wajib lajur kiri motor dan angkot. Ada rambu larangan, berapa kecepatan maksimal juga diatur,” tuturnya

Menurut Erwin, konsep transportasi yang ideal adalah mengurangi penggunaan roda dua (motor).

“Mediannya, pedestrian ini kan belum diatur. Ke-depan pedestriannya harus dilebarin, sama transportasi massal. Kita menggiring jangka menengah dan panjang,” paparnya

Erwin menambahkan, jika transportasi massal seperti monorail, LRT dan Transjakarta sudah terintegrasi maka kepadatan volume kendaraan dapat ditekan.

“Kalau melihat di Sudirman Thamrin waktu dilebarin jadi perdebatan, kenapa enggak jalannya yang dilebarin. Karena konsep transportasi global itu mengutamakan pejalan kaki. Nah Depok ke depan ke sana, makanya ada yang namanya REP.”

Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Erwin Aras Genda membagikan masker gratis pada pengendara motor di Jalan Margonda (Istimewa)

Selain gencar melakukan sosialisasi terkait kanalisasi, Dishub, SatpolPP, dan Polres Metro Depok juga membagi-bagikan ribuan masker gratis bagi pengendara yang melintas di kawasan Margonda, tadi pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung gerakan Depok bermasker guna mencegah penyebaran COVID-19.

“Kita meyakinkan masyarakat, bahwa bermakser itu bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi orang lain. Itu yang harus kita tanamkan kepada orang yang punya pemahaman berbeda,” kata Kepala SatpolPP Kota Depok, Lienda Ratna Nurdiany. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here