INW Cium Aroma Suap Dalam Anulir Putusan Mati Terdakwa Narkotika

Ilustrasi narkoba jenis sabu. Belum lama ini PT Bandung jadi sorotan karena membatalkan vonis hukuman mati enam terpidana sindikat narkoba internasional. (istimewa)
Ilustrasi narkoba jenis sabu. Belum lama ini PT Bandung jadi sorotan karena membatalkan vonis hukuman mati enam terpidana sindikat narkoba internasional. (istimewa)

DEPOK – Indonesia Narcotic Watch (INW) mengecam keras keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Banten dan keputusan Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat yang menganulir putusan vonis mati terhadap delapan terpidana mati terdakwa kasus penyelundupan narkotika. Mereka menciun dufaan suap atas hal ini.

Hal itu kata Ketua INW, Budi Tanjung, bagai kado memalukan di suasana memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) yang jatuh pada tanggal 26 Juni 2021.

Keputusan kedua pengadilan tinggi tersebut kata dia, menunjukkan betapa dunia peradilan dan supremasi hukum di Indonesia masih sangat buruk dan jauh dari nawacita Presiden Joko Widodo

“Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Banten tersebut sangat-sangat memalukan dan melukai hati rakyat. Putusan ini juga merupakan tamparan keras dan penghinaan berat terhadap instruksi Presiden Jokowi agar pelaku kejahatan narkoba dihukum seberat-beratnya,” sebut dia.

Minta Putusan Ini Diusut

Baca juga: Sahroni : Putusan PT Bandung Kontraproduktif dengan Upaya Kepolisian

INW meminta agar Komisi Yudisial segera memeriksa semua majelis hakim termasuk panitera Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadikan Tinggi Banten yang menyidangkan perkara tersebut. INW juga meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang masuk ke rekening para hakim, keluarga dan orang-orang dekatnya.

“INW menduga kuat ada permainan atau dugaan suap di balik perubahan putusan vonis mati menjadi 20 tahun. Bila perlu audit dan telusuri asal usul aset dan kekayaan para hakim dan paniteranya,” kata dia.

Menurut Budi, kejahatan narkoba termasuk salah satu kejahatan eksra ordinary crime. Sehingga penanganannya juga harus ekstra serius dan lebih keras. Menurut dia, selama ini upaya pemberantasan narkoba di Indonesia terkesan hanya sekedar retorika belaka.

“Buat apa koar-koar soal komitmen penegakan hukum, tapi kenyataannya masih banyak aparat penegak hukum bisa dibeli oleh para bandar dan sindikat narkoba. Artinya hukum di negeri ini belum mampu menimbulkan efek jera,” sebut dia.

Jika dalam pemeriksaan nanti para hakim yang menangani perkara tersebut ditemukan indikasi pelanggaran, INW meminta agar mereka yang terbukti bersalah agar dipecat dan diberikan sangsi hukum yang lebih berat.

“Tidak cukup dipecat tapi harus dihukum lebih berat karena mereka jauh lebih berbahaya dari para bandar narkoba,” jelas dia.(lala/*)