Insentif Tenaga Kesehatan Dibayar Pemkot, BKD: Disesuaikan Kemampuan

Proses vaksin Polres Metro Depok (Istimewa)

DEPOK – Tidak seperti pada 2020, pada tahun ini, insentif tenaga kesehatan atau nakes dibebankan kepada pemerintah kota atau kabupaten.

Sejalan dengan aturan itu, Pemkot Depok sedang menyusun kebutuhan anggaran tersebut. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana mengatakan, pemerintah pusat pada tahun ini telah menyampaikan, mereka tidak sanggup untuk membayar insentif nakes. “Untuk tahun ini insentif nakes itu kita yang membayarkan (pemerintah kota),” jelas Nina saat dikonfirmasi.

Menurut dia, penghitungan anggaran untuk insentif nakes ini harus benar-benar dihitung dan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah kota. Berarti, ada kemungkinan anggaran nakes yang dibayarkan Pemkot Depok nilainya akan berbeda dengan tahun sebelumnya. “Disesuaikan dengan kemampuan kita,” sebut dia.

Hingga saat ini, pihaknya terus berkordinasi dengan Dinas Kesehatan serta RSUD Depok terkait berapa nakes yang menerima insentif tahun ini.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengatakan, insentif kepada nakes merupakan hak mereka yang harus dibayarkan.

Baca juga:Siap-siap, Pendaftaran Vaksin Anak Pekan Depan, Tiap Faskes 600 Orang

Saat ini, pemerintah tengah mempercepat proses pembayaran insentif nakes melalui dua skema pembayaran, yaitu insentif nakes di RSUP, BUMN, RS Swasta, dan TNI/POLRI dianggarkan serta dibayarkan oleh pemerintah pusat, sementara untuk insentif tenaga kesehatan di RSUD dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Trisa Wahjuni Putri berharap pemerintah daerah bisa segera menyetujui usulan pembayaran insentif dan memproses anggaran yang ada.

“Pemerintah daerah harus berpedoman pada surat izin prinsip Menteri Keuangan nomor 113 tahun 2021 tentang besaran nominal insentif tenaga kesehatan,” jelas dia dilansir Jumat 2 Juli 2021 dari situs Kemenkes RI. (lala/*)