Insentif Nakes Dipercepat, Pemda Diminta Segera Setujui Pembayaran

Nakes hingga penggali kubur di Depok kewalahan hadapi COVID-19. (DepokToday.com)
Nakes hingga penggali kubur di Depok kewalahan hadapi COVID-19. (DepokToday.com)

DEPOK – Insentif tenaga kesehatan atau nakes masih terus diberikan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan hal tersebut merupakan hak nakes yang harus dibayarkan.

Saat ini, pemerintah tengah mempercepat proses pembayaran insentif nakes melalui dua skema pembayaran, yaitu insentif nakes di RSUP, BUMN, RS Swasta, dan TNI/POLRI dianggarkan serta dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sementara untuk insentif tenaga kesehatan di RSUD dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Trisa Wahjuni Putri berharap pemerintah daerah (Pemda) bisa segera menyetujui usulan pembayaran insentif dan memproses anggaran yang ada.

“Pemerintah daerah harus berpedoman pada surat izin prinsip Menteri Keuangan nomor 113 tahun 2021 tentang besaran nominal insentif tenaga kesehatan,” jelas dia dilansir Jumat 2 Juli 2021 dari situs Kemenkes RI.

Sementara itu, pengajuan insentif dilakukan oleh setiap Fasilitas Kesehatan atau faskes melalui aplikasi. Setelah itu berkas pengajuan harus diverifikasi internal sebelum usulan ini disetujui oleh pihak yang ada di Kemekes.

Baca juga:Tinjau Vaksinasi Massal di UP Jakarta, Ini Pesan Panglima TNI

Semakin cepat fasilitas kesehatan mengusulkan pembayaran insentif akan semakin baik, karena pemerintah memproses pembayarannya juga akan semakin cepat.

Tercatat lebih dari 97 ribu tenaga kesehatan dari 914 fasilitas kesehatan yang harus dibayar.
Secara rinci, 97 ribu lebih tenaga kesehatan tersebar di RS TNI/Polri 10.505 Nakes, RS Vertikal Kemenkes 8.658, RS BUMN 2.290 Nakes, Faskes di kementerian/lembaga lain 1.951 Nakes, Kantor Kesehatan Pelabuhan 2.682 Nakes, RS Lapangan 1.201 Nakes, Balai 442 Nake, Laboratorium 165 Nakes, dan RS Swasta/lainnya 69.924 Nakes.

Sebagai informasi Anggaran insentif tenaga kesehatan tahun 2020 bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Untuk keberlanjutan pemberian insentif tahun 2021, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2021 alokasi anggaran insentif bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). (lala/*)