Ini Strategi Bawaslu Tangkal Kecurangan di Pilkada Depok

Bawaslu dan stake holder terkait meluncurkan program ZIP (DepokToday, Rul)

MARGONDA– Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu telah memetakan sejumlah titik rawan terjadinya pelanggaran atau kecurangan dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Depok, Jawa Barat. Beberapa wilayah bahkan disebut-sebut rentan disusupi oleh praktik money politic atau politik uang.

“Kalau dari sisi kerawanan sebetulnya semua wilayah punya kerawanan. Karena itulah kita butuh dukungan masyarakat, seperti yang disebut di dalam tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu,” kata Kordinator Pengawasan, Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Depok, Dede Selamet Permana, Jumat 27 Desember 2019

Untuk mensiasati hal tersebut, kata Dede, salah satu langkah yang dilakukan Bawaslu Kota Depok adalah dengan meluncurkan program kampung pengawasan pilkada atau yang disebut Zona Integritas Pilkada (ZIP). Untuk sementara, program itu akan dimaksimalkan di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bojongsari, Pancoran Mas dan Sawangan.

Dede menjelaskan, kampung pengawasan Pilkada adalah kampung yang di dalamnya ada keterkaitan program antara Bawaslu dengan masyarakat. Adapun tujuannya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada, kemudian memantik masyarakat untuk mau melaporkan tindak kecuarangan dan memberikan pemahaman agar masyarakat berani menolak praktik politik uang.

“Jadi ada banyak tujuan program ini, termasuk agar masyarakat tidak ikut menyebarkan hoax, tidak ikut menyebarkan politisasi SARA, atau sejenisnya, kemudian ujaran kebencian atau hatespech kampanye hitam yang seperti itu,” ujarnya

Ketika disinggung apakah saat ini Bawaslu telah menemukan adanya indikasi pelanggaran atau kecurangan jelang Pilkada 2020, Dede menegaskan, untuk sementara pihaknya belum bisa bertindak tegas karena rangakaian Pilkada pun dimulai secara sah.

“Bicara temuan itukan kita bicaranya pelanggaran, nah sekarang jika dikatakan itu sebagai pelanggaran kampanye, sekarang kan belum masuk masa kampanye,” tuturnya

“Kemudian jika dikatakan pelanggaran kampanye itu bisa dilakukan oleh paslon (pasangan calon), nah paslonnya juga belum ada, bahkan belum dibuka masa pendaftaran. Jadi saya juga agak kebingungan ketika orang mengatakan, ada pelanggaran,” timpalnya lagi

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Abdullah Dahlan mengaku mengapresiasi adanya program tersebut. “Ini adalah satu model kampung percontohan dimana warga sama-sama melakukan pengawasan dalam pemilihan langsung. Dan ini sangat baik menurut saya,” katanya. (rul/*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here