Ini Sekelumit Catatan Fraksi PDIP Terkait RPJMD Depok

Perwakilan Fraksi PDIP DPRD Depok. (Depoktoday.hops.id)
Perwakilan Fraksi PDIP DPRD Depok. (Depoktoday.hops.id)

CILODONG- Anggota DPRD dari Fraksi PDIP menyampaikan sejumlah catatan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  atau RPJMD, Kota Depok periode 2021-2026. Beberapa hal yang jadi sorotan di antaranya soal peningkatan kualitas pegawai pemerintah kota hingga isu pendidikan dan kesehatan.

“Di dalam RPJMD nanti salah satu yang jadi sorotan adalah janji wali kota dan wakil wali kota saat kampanye,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Depok, Ikravani Hilman, Jumat 4 Juni 2021.

Menurut pria yang akrab disapa Ikra, hal itu (janji kampanye) harus tertuang di dalam RPJMD yang kemudian juga sesuai atau disenergitaskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Adapun sejumlah isu yang jadi sorotan PDIP, jelas Ikra, di antaranya adalah tentang peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Pemkot Depok.

“Banyak yang mau kita lakukan tapi tetap harus ada yang kita prioritaskan. Misalnya, dua hal program yang akan kami perjuangkan agar masuk pada RPJMD yang pertama soal pelayanan publik dan adminduk (data administrasi penduduk).”

Baca Juga: Pemkot Bakal Sulap Trotoar Margonda Depok Jadi Jalur Sepeda

Terkait pelayanan publik, kata Ikra, peningkatan kapasitas pegawai jangan cuma dilihat lewat pendidikan dan pelatihan, tapi harus dilihat dari penataan sistem kerja yang transparan dan sehat.

“Jadi kapasitas individual adalah pertimbangan utama bukan kedekatan pribadi dan politik,” ujarnya.

Ikra menekankan. “Mereka yang dapat promosi adalah orang yang benar-benar punya kapasitas dalam melakukan pekerjaannya.”

Apanya Smart City?

Kemudian, ia juga menyinggung soal sarana dan prasarana pelayanan publik, termasuk di dalamnya soal penggunaan teknologi.

“Kita sudah 10 tahun dari mulai Depok dicanangkan sebagai ciber city terus smart city, tapi nggak benar-benar smart. Saya juga bingung,” keluhnya.

Anggota DPRD Depok, Ikravani Hilman (Depoktoday.hops.id)

Soal adminduk atau administrasi penduduk, PDIP mendesak agar hal itu menjadi hak setiap warga negara Indonesia, bukan lagi kewajiban. Ini penting karena berpengaruh pada perumusan kebijakan pemerintah daerah.

“Jadi pengurusan adminduk itu pendekatannya adalah hak warga bukan kewajiban. Termasuk di sini akte kelahiran, akte kematian.”

Baca Juga: PT. Petamburan Minta Eksekusi Kemiri Muka Segera Dilaksanakan

Dampak lain dari hal itu adalah ketidak cocokan data pemerintah dengan wilayah.

“Contoh kasus, banyak data orang mati masih masuk daftar pemilih dan bansos untuk orang yang sudah meninggal ternyata masih dapat. Disini lah pentingnya adminduk dibenahi sistemnya,” tuturnya.

“Pendekatan adminduk adalah hak, kalau hak berarti ada tanggungjawab. Jadi kalau ada warga yang nggak punya kartu penduduk yang salah adalah pemkot. Perda ini harus membangun sistem agar pro aktif,” timpalnya lagi.

Saham untuk Bos Angkot

Sorotan yang lainnya adalah tentang Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Menurut Ikra, percuma investasi dilaporkan naik tapi PAD tidak naik.

“Jangan APBD kita lebih banyak transfer daerah ketimbang PAD. Maka yang kami prioritaskan di RPJMD itu adalah satu program yang bisa kita ukur tentang peningkatan PAD menggunakan teknologi untuk menekan kebocoran pajak.”

Kemudian, Fraksi PDIP juga menyoroti infrastruktur dan isu transportasi. “Depok penambahan ruas jalannya minim. Yang dilaporkan hanya alih jalan milik perumahan menjadi aset Depok, tapi jalan yang baru nyaris tidak ada. Ini jadi catatan, mengingat pertumbuhan penduduknya sekira 4 persen pertahun.”

Baca Juga: PDIP Godok Perda Pesantren untuk Depok, Ini Tujuannya

Ikra mengatakan, kedepan pemkot harus lebih intensif membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi.

“Karena banyak jalan di Depok statusnya adalah jalan provinsi.”

Selain infrastruktur, hal yang harus jadi prioritas adalah pengadaan  transportasi massal terintegritas. “Soal dibangun 10 tahun lagi nggak masalah yang penting dibahas. Karena ini salah satu yang ada di RPJMD,” katanya.

Ikra memberi contoh Transjakarta yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kendaraan bagus, nyaman dan aman. Bos-bos angkot harus dikasih peran sebagai pemilik modal jadi mereka punya saham,” jelasnya.

Solusi Fraksi PDIP Depok Soal Isu Pendidikan

Persoalan berikutnya yang tak kalah penting, kata Ikra, adalah isu pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan, PDIP Depok mendesak agar pembangunan sekolah negeri merata di setiap wilayah.

“Nanti swasta gimana? Persoalan swasta tidak boleh mengalahkan yang prinsip. Sekolah negeri harus diperkuat. Ada yang bilang, kalau banyak sekolah negeri nanti sekolah swasta kurang murid, nggak ah. Buktinya penduduknya bertambah empat persen tiap tahun.”

Solusi terkait hal itu, kata Ikra, di antaranya dengan membatasi jumlah murid pada tiap kelas di sekolah negeri.

“Kan bisa kita atur, 25 murid satu kelas. Jadi lebih efektif belajarnya. Kemudian pemkot bisa ajak kerjasama sekolah-sekolah swasta sehingga asetnya bisa dikonsolidasi, ini akan bermanfaat bagi sekolah swasta yang mengalami kesulitan dari sisi keuangan.”

Madrasah Negeri Depok (Istimewa)
Madrasah Negeri Depok (Istimewa)

Menurut Ikra, yang berat adalah janji wali kota tentang satu sekolah negeri dan madrasah pada tiap kecamatan.

“Sementara yang nyata saja dalam 15 tahun, cuma 9 SMP negeri yang dibangun. Bisa dibayangkan nggak dalam tiga tahun di bangun 11.”

Di bidang kesehatan, Ikra bersama tim dari Fraksi PDIP Depok mengusulkan agar memperkuat layanan puskesmas di tiap kelurahan.

“Puskesmasnya diperbanyak. Puskesmas bukan cuma tempat berobat tapi juga penyuluhan. Kalau puskesmas meningkat maka kalau sakit ringan nggak usah ke rumah sakit.”

Di Banyuwangi, kata Ikra, ada program yang memberikan insentif bagi mereka yang bisa memeriksa orang sehat paling banyak. Sehingga secara dini sudah tahu gejala penyakit dan bisa dicegah.

“Jadi paradigmanya yang harus diubah. Yakni membuat orang sehat agar tidak sakit,” kata dia. (rul/*)