Ini Pandangan Umum Fraksi di DPRD Depok Terhadap Tiga Raperda

Fraksi DPRD Depok
Suasana sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga raperda yang diusulkan Pemkot Depok. (Foto: Istimewa)

KOTA KEMBANG—Semua Fraksi di DPRD Kota Depok menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Rancangan Peraturan daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Kota Depok (Pemkot) Depok, beberapa waktu lalu.

Pandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok di ruang sidang paripurna, Kota Kembang, Sukmajaya.

Tiga raperda yang tengah dibahas untuk disetujui, yaitu Raperda Kota Depok tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Kedua, Raperda Kota Depok tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

Terakhir, Pemkot Depok mengusulkan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/dprd-depok-gelar-paripurna-penyampaian-hasil-reses/

Fraksi Golkar dalam pandangannya yang dibacakan oleh Nurhasim menyambut baik adanya tiga raperda ini. Sebab ketiganya menyangkut hajat hidup orang banyak. Terutama soal Raperda tentang perusahaan Perseroan Daerah air Minum Tirta Asasta Kota Depok.

“Alasan Fraksi Golkar mendukung raperda ini lantaran masih banyaknya warga Depok yang belum menikmati air bersih dan sehat di bawah kendali Pemkot Depok serta bisa memperbaiki, dan juga meningkatkan pelayanan maupun kinerja PDAM Tirta Asasta saat ini agar lebih transparan akuntabel,” ungkap Nurhasim.

Meski menyetujui tiga raperda ini, katanya lagi, Fraksi Golkar tetap memberi catatan, yakni jangan sampai merugikan warga Depok mengingat kondisi saat ini.

“Fraksi Golkar juga meminta agar dioptimalkan pengawasan dari tiga raperda tersebut,” katanya.

Fraksi PPP melalui pandangan umumnya yang dibacakan Mazhab menyikapi beberapa poin penting yang tertuang pada Draft Raperda Kota Depok tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

“Pertama soal pendataan maupun penambahan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang harus transparan dan disesuaikan dengan tata ruang yang ada. Kedua, soal penghapusan retribusi bagi jenazah orang tidak mampu, pada saat aplikasi di lapangan secara riil terwujud dengan benar,” tuturnya.

Selanjutnya, katanya lagi, soal penanganan jenazah terkonfirmasi COVID-19, oleh pemerintah kota selayaknya diperlakukan sama sebagai jenazah yang termasuk dalam kategori orang sakit.

“Ini sebagai bentuk nilai kemanusiaan sekaligus memberikan nilai edukasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses penanganan pemakaman sudah secara prosedural dan tepat oleh Pemerintah Kota Depok,” tuturnya.

(eru)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here