Ini Hasil Evaluasi Tujuh Provinsi Terkena PPKM Darurat, Bali Belum Terkendali

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Kamis 22 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden.
Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Kamis 22 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden.

JAKARTA – Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengklaim, kasus positif selama tujuh hari terakhir di enam dari tujuh provinsi yang melakukan PPKM Darurat telah menurun.

“Kecuali Bali. Bali masih mengalami kenaikan kasus positif hingga tiga hari terakhir,” kata Wiku dalam konferensi pers virtual, Kamis 22 Juli 2021.

Wiku mengatakan, untuk melakukan pembukaan bertahap seperti yang dijanjikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, diperlukan kesiapan seluruh daerah baik dari sisi perkembangan kasus positif, kesembuhan, kematian, Bed Occupancy Rate (BOR).

Selain itu, jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh prokes dan cakupan posko di wilayah tersebut yang melaporkan kinerja juga perlu dijadikan pertimbangan.

Baca Juga: Satgas COVID-19 Sebut Seminggu Kebelakang Kasus Positif Turun 40 Persen

“Lima dari tujuh provinsi menunjukkan adanya tren peningkatan kesembuhan kecuali DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua provinsi ini masih menunjukkan adanya penurunan kesembuhan,” kata Wiku.

Selanjutnya untuk angka kematian, hampir seluruh provinsi yang melaksanakan PPKM Darurat masih menunjukkan tren peningkatan kecuali DKI Jakarta.

“DKI Jakarta per 21 Juli 2021 menunjukkan penurunan yang signifikan dari 268 menjadi 95 kematian dalam sehari,” lanjutnya.

Sementara untuk BOR, Wiku mengatakan, seluruh prvoinsi telah menunjukkan penurunan kecuali Bali, sama seperti kasus positifnya, BOR nya masih perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki.

“BOR di Bali masih menunjukkan peningkatan selama 7 hari terakhir.” kata dia.

Data tujuh provinsi hasil evaluasi pelaksnaan PPKM Darurat, Kamis 22 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden.
Data tujuh provinsi hasil evaluasi pelaksnaan PPKM Darurat, Kamis 22 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden.

Wiku menambahkan, dari seluruh aspek tersebut, pada kepatuhan memakai masker ditingkat desa atau kelurahan pada tujuh provinsi sudah cukup baik dibuktikan dengan presentase desa kelurahan yang tidak patuh dibawah 30 persen

“Namun sayangnya untuk kepatuhan menjaga jarak masih menjadi kendala di banyak desa atau kelurahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Banten,” kata Wiku. “Tiga provinsi ini lebih dari 30 persen desa atau kelurahannya tidak patuh menjaga jarak.”

Terakhir jika dilihat pada cakupan laporan kinerja posko, sebagian besar provinsi kurang dari 50 persen poskonya melaporkan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.

“Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, DIY, dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan lebih dari 50 persen posko didaerahnya masing-masing,” kata Wiku.

Untuk itu, Wiku berharap pada seluruh provinsi di Jawa dan Bali yang telah melakukan PPKM Darurat agar dapat meningkatkan kekurangannya untuk bisa dilakukan pelonggaran aturan secara bertahap.

“Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah nantinya dapat siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan,” kata Wiku. (ade/*)