Ingin Peroleh Izin Dagang Hewan Kurban? Ini Syaratnya

Haji Doni (tengah) pemilik Mall Hewan Kurban saat meninjau sejumlah sapi di tempatnya berjualan (istimewa)

DEPOK – Pemerintah Kota Depok mewajibkan pedagang hewan kurban pegang izin sebelum membuka lapak. Perizinan itu berlaku 35 hari sebelum hingga 10 hari sesudah pelaksanaan hari raya Idul Adha 1442 H.

Bagaimana cara mengurusnya?

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, ada lima persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelapak hewan kurban jika ingin mendapatkan izin berjualan.

Baca Juga : Ingin Dagang Hewan Kurban di Depok? Urus Dulu Izin Ini

Persyaratan itu sudah sesuai dengan Surat Edaran yang belum lama ini dikeluarkannya tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Becana Non Alam COVID-19 di Kota Depok.

“Pemohon mengajukan rekomendasi persetujuan berjualan ke kelurahan dan kecamatan setempat,” kata Idris dalam surat edarannya.

Berikut persyaratan untuk dapatkan izin berjualan hewan kurban yang tercantum dalam Surat Edaran bernomor 443/214-Huk/DKP3 tersebut :

1. Surat permohonan rekomendasi persetujuan berjualan hewan kurban.

2. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggung jawab lapak

3. Fotokopi sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan dari pemilik lahan

4. Surat pernyataan tanggungjawab penuh pemilik/penanggungjawab lapak ditandatangani di atas materai

5. Data warga tidak keberatan (radius minimal 100 meter dari depan, belakang, kanan, dan kiri lokasi penjualan hewan kurban.

“Persyaratan itu dibawa oleh pemohon ke kelurahan setempat,” kata Idris.

Baca Juga : Masih Pandemi, Begini Aturan Pemotongan Hewan Kurban di Depok

Selanjutnya, kata Idris, lurah akan mengkaji permohonan tersebut, dan jika memenuhi persyaratan, maka lurah mengeluarkan rekomendasi persetujuan.

“Surat rekomendasi lurah itu dibawa ke Kecamatan dengan menyertakan dokumen surat permohonan persetujuan, fotokopi KTP pemilik, sertifikat lahan dan surat pernyataan,” kata Idris.

Izin Untuk Menertibkan Penjual Hewan Kurban

Lebih jauh Idris mengatakan, tujuan dari perizinan itu, selain menjaga agar prosesi jual beli hewan kurban tidak menjadi timbulan klaster baru penyebaran Covid-19 di Kota Depok, juga memudahkan lurah dalam memantau para pedagang hewan kurban.

“Lurah melakukan pemetaan wilayah dalam upaya melokalisir tempat lapak penjual hewan kurban, dengan tetap memperhatikan aspek protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, ketertiban dan keamanan,” tulis Idris.

Idris mengatakan, menata lapak penjualan hewan kurban juga menjadi dasar lain terbitnya surat edaran tersebut.

“Lokasi lapak tidak mengganggu keteriban umum, tidak berjualan di jalan, trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), pinggir rel kereta api, dan bantaran sungai,” sambung Idris. (ade/*)