Idris-Imam Segera Dilantik Secara Virtual dengan Prokes Ketat

Akmal Malik
Akmal Malik. (Foto: Kemendagri)

JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memastikan jadwal pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020, termasuk di Kota Depok yang dimenangkan oleh Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (Idris-Imam).

Sinyal yang diberikan Kemendagri terkait pelantikan Idris-Imam sebagai wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2021-2026 sangat jelas. Akan dihelat 26 Februari 2021 secara virtual dengan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 yang ketat.

Meski tidak menyebutkan nama-nama kepala daerah terpilih yang akan dilantik, Idris-Imam masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, yakni tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Nanti kita lantik di akhir Februari, 26 Februari insya Allah. Nanti yang akan dilantik pada bulan Februari ini adalah yang 122 yang tidak ada sengketa, ditambah dengan jumlah yang kita tidak tahu hari ini berapa jumlah yang ditolak sengketanya oleh MK, tapi diperkirakan jumlah kurang-lebih ada 50, jadi dengan demikian ada 170-an yang akan kita lantik pada akhir Februari ini,” ungkap Akmal seperti dikutip detik.com.

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/pelantikan-idris-imam-menemui-titik-terang/

Ia memastikan prosesi pelantikan bupati/walikota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 akan menerapkan prokes yang ketat. Sesuai rencana, pelantikan tersebut akan dilakukan oleh gubernur secara virtual.

Akmal menekankan, pelantikan secara virtual itu dilakukan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19, dengan mengurangi kegiatan tatap muka dan mobilitas di daerah.

Cara itu, kata Akmal, dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

“Nanti rencananya agar juga tidak melanggar ketentuan pasal 164 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwasanya bupati/walikota dilantik di ibukota provinsi, dengan Gubernur yang akan melantik tetap berada di ibukota provinsi,” ujar Akmal sebagaimana dilansir laman resmi Kemendagri, Kamis 18 Februari 2021.

Akmal juga mengingatkan agar jumlah tamu undangan yang menghadiri pelantikan dibatasi. Misalnya, terang dia, dengan maksimal kehadiran 25 orang dalam satu ruangan. Hal ini sesuai dengan semangat untuk memerangi pandemi COVID-19.

“Kita dapat memahami betapa banyaknya pergerakan dari kabupaten/kota ke provinsi, ketika pelantikan kita laksanakan di ibukota provinsi, sehingga tidak relevan dengan semangat kita untuk memerangi COVID-19,” tandasnya.

Lebih lanjut, keserentakan pelantikan bupati/walikota juga dinilai sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kita membangun keserentakan ini adalah amanat Undang-Undang. Kita melaksanakan ini sebagai langkah untuk memerangi COVID-19, jadi agar jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan di daerah,” imbuhnya.

(tdr/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here