Hipmi Depok Minta Pembatasan Aktivitas Warga Dikaji

Pengurus Hipmi Kota Depok ketika bertemu stakeholder di Kota Depok.(Istimewa)

MARGONDA—Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Depok meminta Pemerintah Kota Depok melakukan pengkajian ulang terkait penetapan aturan pembatasan aktivitas warga (PAW).

Salah satu point yang dikritisi Hipmi dalam kebijakan tersebut adalah dibatasinya jam operasional bagi para pelaku usaha.

Pelaku usaha melakukan pembatasan operasional layanan secara langsung di toko, rumah makan, cafe, mini market, midi market, super market, mall dan tempat usaha lainnya sampai dengan pukul 18.00 WIB. Khusus untuk layanan antar dapat dilakukan hingga pukul 20.00 WIB.

Harapan ini disampaikan jajaran pengurus Hipmi dalam pertemuan dengan Kepala Satpol PP Lienda Ratnanurdianny, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Gandara Budiana, Kabag Ops Polres Kompol Hari Agung Julianto, serta Pasiops Kodim Kapten Arh Setiono.

“Kami meminta agar pemerintah mengkaji ulang hal ini dan melibatkan para pelaku usaha dalam proses pembuatan regulasi. Tujuannya tentu agar ketemu solusi terbaik, supaya pènyebaran Covid bisa dicegah, tapi tanpa membuat pengusaha mengalami kesulitan seperti saat ini,” ungkap perwakilan Hipmi, Angga Prabu.

Para pelaku usaha, katanya lagi, juga siap untuk membantu pemerintah untuk mensosialisasikan aturan tersebut, asalkan kebijakannya tidak membuat para pelaku usaha menjadi lebih tertekan.

“Pembatasan jam operasional sangat berpengaruh terhadap omset para pelaku usaha. Ini pada akhirnya berimbas kepada karyawan dan keberlangsungan usaha,” tuturnya.

Pengurus Hipmi lainnya, Imam, menambahkan, di beberapa sektor banyak sekali pengusaha yang baru meraup omset saat malam hari.

“Dengan situasi seperti ini, banyak sekali pengusaha yang berbisnis bukan mementingkan untung. Pengusaha lebih mementingkan kelangsungan gaji karyawan dan kelangsungan usaha,” keluhnya.

Ario, pengurus Hipmi lainnya juga berharap agar Pemkot Depok bisa lebih bijak dalam membuat kebijakan dan cepat dalam merespon keluhan.

“Harapannya apa yang menjadi keluhan dan harapan kami bisa diberikan solusi terbaik bagi semua pihak,” katanya.

Sementara, Kasatpol PP, Lienda Ratnanurdianny, mengutarakan bahwa dasar dari kebijakan ini adalah menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran Covid 19, mengingat status Depok yang merupakan zona merah.

“Pada prinsipnya Pemkot Depok juga menyadari dan mendengarkan keluhan ini. Dengan adanya aspirasi seperti ini, Pemkot akan mempertimbangkan kembali kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi,” pungkasnya.

(eru)