Heboh Kasus Dinar Candy: Masalah Akhlak, Moral atau Kejahatan?

Dinar Candy (Istimewa)

CandDepokToday- Belum lama ini publik dibuat heboh dengan pemberitaan Dinar Candy, selebriti yang menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana pornografi.

Sebabnya, wanita kelahiran 1993 yang berprofesi sebagai disk joki (DJ) itu nekat mengenakan bikini di pinggir jalan, di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Alasannya, Dinar Candy mengaku stres dengan kebijakan PPKM.

Akibat ulahnya itu, pemilik nama lengkap Dinar Miswari alias Dinar Candy itu dianggap bersalah.

Ia dijerat dengan ancaman Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan sanksi ancaman penjara maksimal 10 tahun, atau denda Rp 5 miliar.

Bergulirnya kasus Dinar Candy ini telah menimbulkan banyak perdebatan, baik pro maupun kontra.

Tulisan ini bukan untuk membahas tentang proses hukum wanita tersebut, tetapi saya akan mencoba membahas terkait dengan undang-undang pornografi khususnya bagaimana suasana atau  kondisi dalam proses pembentukan Undang-undang RI nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Berdasarkan Notulen pembentukan undang-undang tersebut, tercatat berbagai kondisi politik saat itu.

Misalnya, pada proses pembentukan undang-undang pada pembicaraan tingkat pertama terdapat dinamika perbedaan pendapat seperti fraksi-PDIP menyatakan tidak dapat menyetujui pengesahan Rancangan Undang-undang Pornografi menjadi undang-undang sehingga menyatakan tetap menolak bila saat itu pada tahun 2008 Undang-undang Pornografi disahkan. Mereka menyatakan untuk ditunda pengesahannya.

Sedangkan 8 fraksi lainnya, yaitu Gerindra, PP, Partai Demokrat, PAN, PKD, PKS, DPD, PDR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pornografi agar segera dibicarakan pada pembicaran tingkat dua untuk disahkan dalam rapat paripurna.

Ilustrasi pornografi (Istimewa)
Ilustrasi pornografi (Istimewa)

Dalam catatan laporan pimpinan panitia khusus Rancangan Undang-Undang Pornografi saat pembicaraan tingkat dua rapat paripurna, yakni Kamis 30 Oktober 2008 dijelaskan, keberadaan Rancangan Undang-Undang Pornografi ini sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak-anak dan perempuan.

Selain itu, rancangan undang-undang ini merupakan acuan bagi penegak hukum dalam mengantisipasi fenomena pornografi dan komersialisasi seks yang terus berkembang.

Dengan rancangan undang-undang ini juga diharapkan dapat menjadi instrumen yang mampu membatasi produksi distribusi dan penggunaan pornografi, di sisi lain, rancangan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Adapun bunyi Pasal 36 Undang-undang nomor  44 tahun 2008 tentang Pornografi:

“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kemudian, Pasal 10 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi:

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Dinar Candy, Pro-Kontra RUU Pornografi

Banyak pro kontra dalam proses pembentukan undang-undang ini, antara lain terkait perubahan judul rancangan undangan-undang yang menghilangkan kata pornoaksi serta beberapa silang pendapat terkait pengertian pornografi.

Namun terbentuknya suatu undang-undang adalah suatu proses sebagai dinamika kehidupan demokrasi di lembaga legislative, yang mana secara akademis pengaplikasian undang-undang oleh penggunanya di lapangan harus dapat memahami beberapa aspek filosofis undang-undang tersebut, dan bukan hanya sebatas mencocokan secara tekstual bunyi undang-undang ini.

Rancangan Undang-undang Pornografi berawal dari inisiatif Komisi VIII Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diajukan melalui surat Nomor :TU.00/142/KOM.VIII/2005 tanggal 23 Juni 2005 yang ditandatangani KH. Hanif Ismail LC, selaku Pimpinan Komisi VIII perihal penyampaian usul Rancangan Undang-undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Di dalam surat itu, ada tiga pertimbangan Komisi VIII mengajukan usul untuk membentuk Undang-undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang mana dirangkum secara singkat sebagai berikut:

Pertama, pada era kehidupan modern ancaman terhadap tatanan kelestarian tanah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi serius karena perkembangan teknologi mempermudah penyebaran serta penggunaan pornografi dan pornoaksi serta kehidupan modern.

Hal itu menyebabkan pergeseran nilai yang ditandai dengan meningkatnya sikap permisif di kalangan masyarakat terhadap perbuatan pornografi dan pornoaksi.

Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakatberagama akan hancurnya sendi-sendi moral dan etika dalam pemeliharaan dan peleslarian tatanan kehidupan masyarakat.

Baca Juga: [Update] COVID-19 Depok, Minggu 8 Agustus, 956 Orang Sembuh

Kedua, masyarakat indonesia yang agamis memiliki hak untuk melindungi diri sekaligus berperan mencegah dan menanggulangi masalah yang disebabkan oleh sikap dan tindakan asosial, asusila, dan amoral seseorang atau sekelompok orang yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Dalam hal ini penyelenggara negara Indonesia berkewajiban untuk melarang perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbualan pornoaksi.

Oleh karena itu, agar pemenuhan hak seseorang atau sekelompok orang itu tidak melanggar pemenuhan hak masyarakat umum, maka hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan penyebarluasan dan penggunaan pornografi serta perbuatan pornoaksi harus diatur dengan undang-undang.

Ketiga, dengan adanya undang-undang yang mengatur larangan terhadap semua bentuk aktifitas perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan pornoaksi sebagaimana diajarkan dalam agama, maka pengaturan tersebut harus disesuaikan dengan norma dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

Definisi Hukum di Balik Kasus Dinar Candy

Selain dapat memperjelas definisi hukum mengenai pornografi dan pornoaksi, pengaturan dengan undang-undang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, dan membuat jera para pelaku, serta mengantisipasi dampak negatif, juga diharapkan dapat mencegah adanya tindak kekerasan yang diakibatkan oleh pornografi dan pornoaksi.

Naskah akademis Rancangan Undang-undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terdiri 57 halaman, dan di dalam naskah akademis tersebut diuraikan terkait landasan filosofis.

Seperti, perubahan budaya atau gaya hidup dari suatu negara cepat sekali mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia khususnya generasi muda walaupun budaya atau gaya hidup tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, bahkan dapat menimbulkan pengaruh negatif atau keresahan di dalam masyarakat.

Perlindungan Negara

Untuk mensikapi hal tersebut maka pemerintah mempunyai tanggungjawab sebagaimana diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu agar negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal ini dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap pengaruh yang akan merusak moral bangsa.

Khususnya generasi muda dari pornografi dan pornoaksi sebagai salah satu penyebab terjadinya kemerosotan atau kerusakan moral merupakan suatu bentuk perilaku perbuatan gerakan tubuh dan atau suara yang dengan sengaja mempertunjukkan atau mempertontonkan seks,  kecabulan dan atau erotika di depan umum.

Oleh sebab dalam rangka mencegah agar kerusakan moral bangsa tidak berlarut- larut diperlukan adanya aturan atau undang-undang yang secara tegas melarang adanya pornografi dan pornoaksi.

Ilustrasi RUU Pornografi (Istimewa)
Ilustrasi RUU Pornografi (Istimewa)

Selanjutnya, untuk landasan sosiologis Rancangan Undang-undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi terbagi dua.

Pertama adalah bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi liberalisasi komunikasi, serta kondisi sosial masyarakat yang semakin longgarnya terhadap nilai-nilai sosial telah menimbulkan dampak negative terhadap ketahanan sosial kemasyarakatan yang berakibat pada terjadinya bencana sosial dan demoralisasi.

Kedua adalah kondisi ketahanan sosial masyarakat itu sendiri.

Dampak negatif pornografi dan pornoaksi seperti tingkat perkosaan, pelecehan perempuan dan eksploitasi perempuan dan anak untuk tujuan pornografi dan pornoaksi dapat dikurangi apabila pengaturan dan pencegahan telah dilakukan secara komprehensif.

Hal itu mencakup pendekatan yang bersifat pencegahan preventive pengurangaan risiko preparedness serta upaya sosialisasi atas pentingnya ketahanan sosial masyarakat peran dan fungsi hukum tersebut.

Selanjutnya untuk landasan yuridis rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi yakni sesungguhnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum tentang pelanggaran kesusilaan namun.

Persoalan utama yang menjadi pertimbangan pentingnya Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi adalah belum adanya undang undang yang menjadi payung bagi semua peraturan mengenai pengaturan pornografi dan pornoaksi.

Peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai untuk membatasi tindak pidana pornografi dan pornoaksi, karena hanya diatur dalam Pasal 281 KUHP, yang dinilai kurang tegas untuk mendefinisikan pornografi dan pornoaksi sehingga cenderung tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana pornografi dan pornoaksi.

Jalan Berliku RUU Pornografi

Perdebatan panjang pun terlihat dalam penyusunan undang undang pornografi tersebut mulai dari adanya fraksi legislatif yang menolak pengesahan Undang-undang Pornografi karena terdapat kesalahan administrasi dalam legislasi.

Yakni perubahan judul undang undang yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan karena pada awalnya judulnya RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi namun berubah menjadi draf RUU Pornografi.

Selain itu, ada juga pendapat fraksi yang menganggap bahwa terdapat pembohong publik di dalam penyusunan undang undang karena antara judul dan isi berbeda.

Hal tersebut disimpulkan karena Judul dari RUU Pornografi ternyata di dalamnya mengatur pula tentang “Pornoaksi” yakni tentang gerak tubuh dan pertunjukan di muka umum.

(Pasal definisi dan Pasal 10 tentang larangan) yang mana menurut salah satu fraksi tersebut melanggar kaidah-kaidah pembuatan perundang undangan yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan ketentuan isi harus sesuai dengan judul.

Di dalam pembahasan juga terdapat pendapat fraksi terkait perdebatan definisi dan uraian mengenai Pornografi dalam RUU tentang pornografi dianggap masih teramat kabur dan bahkan sangat memungkinkan hadirnya multi-interpretasi.

Akibat definisi yang seperti itu, cakupan atau isi dari RUU tentang Pornografi dengan sendirinya menjadi debatable dan bahkan belakangan menghadirkan kontroversi yang kontra-produktif di tingkat masyarakat.

RUU ini, apakah benar demi menyelamatkan moralitas bangsa dan melindungi perempuan atau justru berfungsi pada sisi sebaliknya sebagaimana tertuang dalam pendapat mini ahir fraksi sebelum pengesahan undang undang tersebut.

Tidak bulatnya terkait dengan penjabaran dari pengertian pornografi itu oleh beberapa fraksi serta terkait menakutkan akan muncul polisi polisi moral dalam penerapan undang undang pornografi jika dilakukan pengesahan.

Namun yang menarik hampir semua fraksi menyatakan sepakat terkait dengan perlindungan terhadap isu perlindungan anak dan perempuan

Ya, begitulah secara ringkas terkait proses pembentukan undang undang pornografi, yang mana dari sisi akademis diharapkan dalam pengaplikasian pengguna undang-undang diharapkan perlu memahami aspek-aspek filosofinya bukan hanya memahami terkait norma dan larangan secara tekstual saja.

Kita ketahui sudut pandang teori hukum menerangkan bahwa ilmu hukum dibagi atas tiga lapisan utama, yaitu yang paling bawah dogmatik hukum, selanjutnya teori hukum (dalam arti sempit), dan filsafat hukum.

Ketiga lapisan tersebut pada akhirnya memberi dukungan pada praktik hukum.

Filsafat hukum ialah merenungkan semua persoalan fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang berkaitan dengan gejala hukum. Berkaitan dengan ajaran filsafat dalam hukum, maka ruang lingkup filsafat hukum tidak lepas dari ajaran filsafat itu sendiri

Kasus Dinar Candy Masalah Akhlak, Moral atau Kejahatan?

Mari kita renungkan, sudahkah tercapai hakikat yang ingin dicapai terkait dengan pengaturan perundang undangan pornografi saat ini?

Undang-undang dalam penerapannya apabila kita hanya menafsirkan terkait tekstualnya apa yang dilarang dan apa yang diatur saja tanpa memahami terkait dengan teori hukumnya serta filsafat hukumnya maka menurut hemat penulis tak ubahnya hanya sebatas robot yang diprogram karena hanya memilik fisik atau raga tapi tak memiliki jiwa.

Lalu pertanyaanya, apakah penegakan hukum kita saat ini hanya sebatas memiliki raga tetapi tak memiliki jiwa?

Dan sudahkah memiliki jiwa terkait dengan pengaturan ketentuan pidana serta pengaplikasian dilapangan Undang-undang Pornografi yang mempidanakan terkait dengan kejadian yang marak saat ini?

Alfa Dera: Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya