Heboh Bendera Indonesia Dilarang Berkibar di PIK, Begini Faktanya

Bendera merah putih di PIK (Istimewa)
Bendera merah putih di PIK (Istimewa)

DepokToday- Jagat dunia maya dibuat heboh dengan isu larangan pengibaran bendera merah putih oleh aparat di Jembatan Pantai Indak Kapuk (PIK) pada Selasa 17 Agustus 2021.

Dilansir dari Hops.id jaringan DepokToday.com, aparat berdalih melarang pemasangan bendera Indonesia dengan panjang 21 meter  karena khawatir menimbulkan kerumunan.

Sedangkan  Ormas Laskar Merah Putih (LMP) yang berupaya memasang bendera tersebut mengatakan, ini (pemasangan bendera Indonesia) sebagai pembuktian bahwa PIK bukan cuma kawasan warga asing saja. Makanya mereka mau pasang bendera di sana.

Baca Juga: Maknai Kemerdekaan RI, Prof Edie Toet: Ini Bukan Negara Gagal

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Polsek Metro Penjaringan, AKP Arnold Simanjuntak mengatakan, pembentangan bendera yang dilakukan oleh sekira 20 orang dari pihak LMP dikhawatirkan menimbulkan kerumunan karena berpotensi menjadi tontonan masyarakat sekitar.

“Kami kepolisian memutuskan berkoordinasi dengan pihak Koramil juga kita tidak memberikan izin tersebut, karena ini kan masih PPKM sehingga itu dapat menimbulkan kerumunan,” katanya dikutip pada Rabu 18 Agustus 2021.

PIK (Istimewa)
PIK (Istimewa)

“Jadi kita tidak memberikan izin, dari pimpinan juga tidak memberikan izin,” sambungnya dari Reqnews.

Larangan Pasang Bendera di PIK, Begini Sikap LMP

Diketahui, sejauh ini, PIK dikenal sebagai kawasan yang dihuni banyak warga asing atau blasteran. Namun, Panglima Laskar Merah Putih, Daeng Jamal memastikan, pelarangan tersebut bukan instruksi mereka, melainkan murni dari pihak manajemen setempat.

“Kami melihat animo masyarakat PIK sebenarnya mendukung hanya pihak manajemen saja, karena di bawah tekanan dan aturan sehingga tidak terlaksana dengan baik. Namun kami tidak putus semangat sampai di sini,” katanya.

Pihak LMP pun akhirnya menerima dengan ikhlas larangan pembentangan bendera tersebut.

“Kami terima dengan lapang dada karena kami tidak mau ada gesekan dengan siapa pun karena kami cinta NKRI,” tegasnya.

Heboh Isu Masuk PIK Pakai Paspor

Sebelumnya, pada pertengahan tahun lalu, heboh pesepeda dilarang masuk kawasan PIK. Dalam postingan di media sosial, pesepeda itu mengabarkan untuk masuk PIK wajib menggunakan paspor gitu dan harus minta izin pemilik di kantor marketing.

Narasi pesepeda itu, masuk PIK wajib lapor dan pakai paspor karena kawasan ini sudah dikuasai oleh swasta gitu.

Tapi narasi pesepeda itu dibantah oleh pengelola PIK, Agung Sedayu Group.

Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan sampai melabeli narasi masuk PIK wajib pakai paspor itu sebagai disinformasi.

Baca Juga: Ini Filosofi Tampilan Prof Edie Toet Saat Upacara HUT Ke- 76 RI di Universitas Pancasila

Dikutip dari laman Kominfo, menurut Township Management Director Agung Sedayu Group, Restu Mahesa, isu bersepeda ke kawasan Pantai Indah Kapuk harus menggunakan paspor sama sekali tidak benar.

Restu menegaskan Pantai Maju di PIK terbuka untuk umum. Dia mengatakan warga yang hendak masuk atau berolahraga di kawasan PIK 2 memang harus melapor ke petugas.

Dia kala itu menegaskan kebijakan ini bukan melarang warga untuk masuk, justru hanya sekedar mendata warga saja agar warga yang masuk di PIK 2 aman mengingat masih ada pembangunan di kawasan itu.

Terdapat spanduk di bagian pembatas masuk mengenai waktu yang diizinkan bagi pesepeda untuk melintas. Aturannya melintas pesepeda yaitu pagi hari pukul 06.00-09.00 WIB dan sore pukul 16.00-17.30 WIB. (rul/*)