Heboh! Baliho Pemkot Depok Salah Sebut HUT TNI, Kadiskominfo Pasang Badan

TNI (Foto: Istimewa)
TNI (Foto: Istimewa)

DepokToday- Baliho raksasa Pemerintah Kota Depok yang mengucapkan selamat atas hari jadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai sorotan banyak pihak. Sebabnya, dalam tulisan yang terpampang, HUT TNI disebut pada 3 September 2021, padahal yang benar adalah 5 Oktober.

Foto terkait baliho itu pun akhirnya ramai di media sosial dan jadi pergunjingan netizen. Baliho berukuran raksasa itu terpampang jelas di pertigaam Ramanda, Jalan Margonda, Depok.

Dalam baliho itu terlihat, foto Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono. Keduanya tampak kompak mengenakan jas hitam, dasi merah, lengkap dengan kopiah berwarna hitam sambil memberikan simbol salam sehat.

Menanggapi kesalahan tersebut, Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto akhirnya minta maaf. Iya pun tak menyangka jika disain yang tercetak pada baliho ini mencantumkan tanggal yang salah pada hari jadi TNI.

“Pertama saya sampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tanggal yang tercetak 21 September 2021, seyogyanya 5 Oktober 2021. Kedua, kekeliruan cetak tersebut dalam proses perbaikan,” kata Manto dikutip pada Senin 4 Oktober 2021.

Baca Juga: Pelatihan Perbengkelan Roda Dua Digelar Disnaker untuk Tekan Pengangguran

“Ketiga, hal ini sebagai bahan evaluasi internal kami Diskominfo dengan harapan tidak terulang lagi kejadian yang serupa, terima kasih, semoga kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan selalu dalam lindungan serta bimbinganNya, aamiin YRA,” timpalnya lagi dalam pesan singkat yang diterima awak media.

Cikal Bakal Militer Indonesia

Disitat DepokToday.com dari Wikipedia, sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, otoritas militer di Hindia Belanda diselenggarakan oleh Koninklijk Nederlandsch Indische Leger (KNIL).

Meskipun KNIL tidak langsung bertanggung jawab atas pembentukan angkatan bersenjata Indonesia pada masa depan (sebaliknya berperan sebagai musuh selama Revolusi Nasional Indonesia 1945-1949).

Berdasarkan catatan sejarah, KNIL juga telah memberikan andil berupa pelatihan militer dan infrastruktur untuk beberapa perwira TNI pada masa depan. Ada pusat-pusat pelatihan militer, sekolah militer dan akademi militer di Hindia Belanda.

Di samping merekrut relawan Belanda dan tentara bayaran Eropa, KNIL juga merekrut orang-orang pribumi Indonesia.

Baca Juga: Tim Jaguar Bekuk Pembobol Minimarket, Barang Curian Jadi Sorotan

Pada tahun 1940 saat Belanda di bawah pendudukan Jerman, dan Jepang mulai mengancam akses pasokan minyak bumi ke Hindia Belanda, Belanda akhirnya membuka kesempatan penduduk pribumi di Pulau Jawa untuk masuk sebagai anggota KNIL.

Selama Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang di Indonesia perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mulai memuncak.

Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam perang melawan pasukan sekutu, Jepang mulai mendorong dan mendukung gerakan nasionalis Indonesia dengan menyediakan pelatihan militer dan senjata bagi pemuda Indonesia.

Kemudian pada tanggal 3 Oktober 1943, militer Jepang membentuk tentara relawan Indonesia yang disebut PETA (Pembela Tanah Air).

Jepang sengaja membentuk PETA dengan maksud untuk membantu pasukan mereka menentang kemungkinan invasi oleh Sekutu ke wilayah Asia tenggara.

Baliho Pemkot Depok (Foto: Istimewa)
Baliho Pemkot Depok (Foto: Istimewa)

Pelatihan militer Jepang untuk pemuda Indonesia awalnya dimaksudkan untuk menggalang dukungan lokal bagi Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menjadi sumber daya yang sangat berarti untuk Republik Indonesia selama Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1949 dan juga berperan dalam pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945.

TNI Lahir

Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden pada tanggal 23 Agustus 1945 bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi.

BKR baik di pusat maupun di daerah berada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan KNI Daerah dan tidak berada di bawah perintah presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang.

BKR juga tidak berada di bawah koordinasi Menteri Pertahanan. BKR hanya disiapkan untuk memelihara keamanan setempat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Indonesia menyiapkan diri untuk memulai peperangan menghadapi Sekutu.

Akhirnya, melalui Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Pada tanggal 7 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26 Januari 1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Sejak 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. (rul/*)