Hati-hati, Ini Pasal yang Digunakan Bagi Pelanggar PPKM Darurat!

PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)
PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)

JAKARTAKejaksaan Agung akan menerapkan tiga pasal peraturan dalam perundang-undangan dalam pengetatan PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlangsung 3 hingga 20 Juli.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh jaksa agung untuk penerapan PPKM Darurat diantaranya Pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 212 dan Pasal 216 KUHP.

Dalam surat edarannya bernomor B-1498/E/Es.2/07/2021 tertanggal 2 Juli 2021, Kejaksaan Agung telah memerintahkan seluruh Kejaksaan Tinggi se-Indonesia dapat bertindak dengan berlandaskan ketiga pasal tersebut dalam upaya pengetatan PPKM Darurat.

“Laksanakan tanpa ragu-ragu, untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran Kebijakan Pemerintah tentang PPKM Darurat COVID-19,” tulis edaran tersebut yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Fadil Zumhana.

Baca Juga: Sejumlah Ruas Jalan Macet, Imbas Penyekatan PPKM Darurat

Pasal 14 UU No. 4/84 tentang Wabah Penyakit Menular berisi tiga ayat, dimana ayat (1) berisi “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.”

Kemudian di ayat (2) kembali dipertegas dengan “Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000.”

Ayat (3) berbunyi, “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.”

Baca Juga: Disebut Langgar PPKM, Lurah: Sesuai Aturan, Kecolongan Saat Joged

Sementara itu untuk Pasal 212 KUHP mengatur, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.”

Adapun, pada Pasal 216 ayat (1) berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.” (ade/*)