Harun Masiku Masih Buron, ini Tugas Bersama

Muhtar Said.(Foto: Istimewa)

JAKARTA—Belum tertangkapnya Harun Masiku, eks Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), merupakan tugas bersama antar lembaga lembaga negara.

Pengamat Hukum Administrasi Negara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Muhtar Said, menyatakan hal tersebut kepada DepokToday, Minggu 29 November 2020.

“Semua harus koordinasi antara Bareskrim dengan KPK. Kalau tersangka buron ke luar negeri, maka kerjasama dengan Interpol seperti pada kasus Nazaruddin dulu,” terangnya.

Dibaca Juga: https://depoktoday.hops.id/k-h-mukhlis-effendi-dipercaya-sebagai-ketua-divisi-hukum-dan-advokasi-ld-pbnu/

Menurutnya, dalam menangani kasus Harun Masiku, sebagai leadernya adalah KPK. Untuk itu, dirinya meminta kepada Lembaga Anti Rasuah tersebut tidak boleh lepas tangan.

“Harusnya ada kerja dan ini juga harus menjadi prioritas Ketua KPK. Kalau tidak, maka ini akan menjadi catatan ketidakberhasilan KPK dalam menangani kasus korupsi. Kalau ditanya perombakan bagi Satgas yang menangani ini, saya rasa tidak perlu ya. Tapi, kalau evaluasi perlu dilakukan hasil evaluasinya apa untuk mengetahui kelemahan yang harus ditutupi. Kerja-kerja KPK ini menjadi sorotannya disitu. Pertanyaannya apakah dievaluasi saat ini ?” tanyanya.

Terkait kasus Harun Masiku, dirinya menyarankan agar KPK melakukan kroscek di kantor Imigrasi untuk mengetahui apakah buron ke luar negeri.

“Apakah KPK sudah menelusurinya? Jika hasil penelusuran di luar negeri, maka bekerjasama dengan Interpol. Namun, jika tidak ada di luar negeri maka asumsinya masih berada di dalam negeri,” katanya.

“Kalau ditelusuri asumsinya di dalam negeri. Dengan alat canggih yang sudah dibelanjakan KPK, maka dipertanyakan kalau sampai tidak bisa menangkap Harun Masiku,” tambah Muhtar.

Sebagaimana diketahui, Harun Masiku merupakan mantan caleg dari PDIP. KPK menetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

Harun diduga memberi suap kepada Wahyu soal kepentingan Harun dalam pergantian antarwaktu (PAW) mengenai anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas.

Harun menjadi buron atau tak terlacak ke Singapura pada 6 Januari 2020, tepat dua hari sebelum KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Wahyu.

(ahi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here