Hakim PT Bandung Jadi Sorotan, Peneliti LIPI Ingatkan Kasus Filipina

Ilustrasi narkoba jenis sabu. Belum lama ini PT Bandung jadi sorotan karena membatalkan vonis hukuman mati enam terpidana sindikat narkoba internasional. (istimewa)
Ilustrasi narkoba jenis sabu. Belum lama ini PT Bandung jadi sorotan karena membatalkan vonis hukuman mati enam terpidana sindikat narkoba internasional. (istimewa)

DEPOK- Putusan hakim Pengadilan Tinggi atau PT Bandung yang membatalkan vonis hukuman mati pada sejumlah terpidana narkoba jaringan internasional menjadi sorotan banyak pihak, termasuk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI.

Ahli Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik LIPI, Prof (Ris) Hermawan Sulistyo mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sudah tepat jika tidak melakukan intervensi terhadap proses pengadilan.

“Sebagai Presiden, Pak Jokowi sudah pas jika tidak melakukan intervensi terhadap proses pengadilan,” katanya dikutip pada Selasa 29 Juni 2021.

Menurut pakar yang akrab disapa Kikiek Haryodo itu, ujung dari proses tersebut kemungkinan adalah grasi, yang memang merupakan kewenangan Presiden dan dipastikan Jokowi menolak.

“Konsisten dengan sikapnya selama ini untuk tidak mencampuri urusan hukum. Kepastian hukum sangat penting,” jelasnya.

Kikiek mengungkapkan, hukuman mati di seluruh dunia masih menjadi kontroversi. Namun karena hukum di Indonesia masih membolehkan hukuman mati, maka ketegasan Presiden Jokowi menjadi catatan penting bagi penegak hukum.

“Narkoba merupakan kejahatan yang serius. Polri menganut prinsip restorative justice, sehingga pengguna narkoba dianggap sebagai korban. Mereka direhabilitasi,” jelasnya.

Tapi itu tak berlaku untuk pengedar atau bandar narkoba. Terlebih jika barang bukti yang ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak. Seperti pada kasus yang ditangani PT Bandung, di mana sejumlah warga negara asing terlibat kasus narkoba dengan barang bukti sebanyak lebi dari 400 kilogram sabu.

“Untuk bandar narkoba polisi harus bertindak keras. Jika penanganan makro terlambat Indonesia bisa-bisa menjadi seperti Filipina yang membuat Presiden Duterte geram sehingga melakukan street justice sebagai kebijakan negara,” katanya.

Ramai-ramai Kritik PT Bandung

Sebelumnya, desakan hukuman mati untuk sejumlah warga negara asing (WNA) terpidana narkoba ratusan kilogram terus disuarakan sejumlah pihak. Kasus ini jadi sorotan karena hakim Pengadilan Tinggi atau PT Bandung, belum lama ini justru membatalkan vonis tersebut.

Sikap protes kali ini diungkapkan oleh Ketua Divisi Hukum LD PBNU, Mukhlis Effendi. Menurut dia, hakim harus bersikap bijak terhadap sebuah perkara yang menyangkut kemaslahatan umat.

“Ini narkoba, jumlah barang buktinya juga nggak main-main, ratusan kilogram. Mau kemana nasib bangsa jika orang seperti itu tak mendapat hukum tegas,” katanya, Senin 28 Juni 2021. Baca selengkapnya di sini: PBNU Hingga Eks Wakil Wali Kota Kritisi Putusan Hakim PT Bandung(rul/*)