Hajatan Nikahan & Sunatan di Depok Sudah Boleh, ini Ketentuannya

Ilustrasi pernikahan (istimewa)

MARGONDA-Kabar gembira bagi masyarakat Kota Depok. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah memperbolehkan digelarnya kegiatan perayaan khitanan dan pernikahan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Depok.

Dalam perwal tersebut salah satunya mengatur tentang kegiatan perayaan khitanan dan kegiatan perayaan pernikahan yang sudah mulai diperbolehkan, dengan sejumlah ketentuan.

“Ketentuan itu diantaranya tidak boleh ada kontak fisik secara langsung (bersalaman/berpelukan) baik antara penyelenggara, tamu mapun antar tamu yang hadir,” ungkap Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Sabtu (25/7/2020).

Undangan, katanya lagi, dibatasi paling banyak 50 orang dalam setiap 1 jam atau jika menggunakan tenda terbuka/luar ruangan diatur 50% dari kapasitas dan jika menggunakan gedung/ruang tertutup diatur 30% dari kapasitas.

“Tidak diperkenankan jamuan makan secara prasmanan (makanan disiapkan dalam box/ take away),” tuturnya.

Seluruh peserta kegiatan diharuskan menggunakan masker, menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter, dan menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

“Untuk mengakomodasi pekerja seni pada masa Covid-19, kegiatan hiburan yang menyertai perayaan khitanan atau pernikahan diperbolehkan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan norma-norma yang berlaku,” jelasnya.

Ia juga mengklarifikasi berkenaan dengan informasi yang beredar terkait dibukanya aktifitas hiburan. Dengan tegas, Idris mengutarakan bahwa kegiatan hiburan yang dimaksudkan adalah hiburan yang menyertai perayaan khitanan atau pernikahan dan festival seni budaya dalam skala kecil.

“Hal ini dimaksudkan untuk menggairahkan kembali aktifitas para pekerja seni yang dalam beberapa bulan ini tidak beraktifitas,” katanya.

Jika dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku, Pemkot akan melakukan pengawasan dan penertiban.

“Mari kita maknai seni budaya secara positif sebagai khasanah kekayaan budaya bangsa, kita dapat memilih dan memilah seni budaya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku,” pungkasnya.

(eru)