Guru Besar UI Sebut Penggunaan UU Terorisme di Papua Tepat

Pasukan Khusus TNI (Istimewa)

JAKARTA- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai pemberlakukan Undang-undang Terorisme terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah tepat.

“Penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu melawan pemerintah yang sah di Papua telah sampai pada penggunaan kekerasan yang mengarah pada terorisme,” katanya dikutip pada Minggu 2 Mei 2021.

Menurut Hikmahanto, penggunaan kekerasan di Papua paling tidak ada tiga katagori. Pertama, kategori penggunaan kekerasan dalam bentuk KKB.

“Pihak-pihak seperti ini menggunakan kekerasan namun tidak ada niatan dari pelaku untuk memisahkan diri dari NKRI atau mengusung ideologi separatism,” jelasnya

Kedua adalah katagori penggunaan kekerasan untuk tujuan memisahkan diri dari NKRI.

“Ini dalam UU TNI disebut sebagai separatisme bersenjata. Pihak-pihak yang menghunakan kekerasan dengan jelas memiliki ideologi untuk memisahkan diri. Adapun yg menjadi target penyerangan dengan menggunakan senjata adalah instalasi militer atau pemerintahan. Sama sekali bukan penduduk sipil.”

Baca Juga: Dana Otsus Papua Berdampak Positif

Kemudian yang terakhir atau kategori ketiga adalah, penggunaan kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan suasana teror.

Hikmahanto menuturkan, dalam Pasal 6 UU Terorisme, jelas disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut.

“Inti dari pasal tersebut adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan suasana teror. Dalam konteks target serangan bisa ke siapa saja tidak hanya instansi militer atau pemerintah tetapi juga masyarakat sipil yang tidak berdosa,” ujarnya.

Menurut Hikmahanto, bagi mereka yang melancarkan serangan teror yang penting adalah menimbulkan suasana teror sehinga apa yang menjadi tuntutan pelaku akan mudah dikabulkan oleh pihak yang dituntut dalam hal ini pemerintah.

“Berdasarkan UU Terorisme maka tidak hanya Polri yang dapat menghadapi pelaku teror, tetapi juga TNI,” katanya

Ia menyebut, penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu yang terjadi di Papua tidak mungkin dihadapi oleh pemerintah dengan kesejahteraan tetapi harus digunakan juga penggunaan kekerasan.

“Dunia dan masyarakat internasional sangat bisa memahami bila pemerintah akan memberlakukan UU Terorisme atas penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak tertentu.”

Hikmahanto yakin, masyarakat internasional akan memahami penggunaan kekerasan oleh pemerintah bukanlah justifikasi untuk bertindak secara represif di tanah Papua. (rul/*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here