Gugatan Ditolak Pengadilan, Babai Suhaimi Bukan Orang PKB Depok Lagi

Ketua DPC PKB Kota Depok, Selamet Riyadi (tengah) menunjukkan putusan pengadilan yang menolak gugatan Babai Suhaimi.(DepokToday/Ahi)

SUKMAJAYA-Pengadilan Negeri Kota Depok memutuskan perkara perdata No. 183/PDT.G/2019/PN.DPK menolak gugatan penggugat (Babai Suhaimi). Sebagaimana diketahui, setelah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Depok terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Babai diberhentikan sebagai anggota PKB.

Kabar mengenai ditolaknya gugatan Babai, dibenarkan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Depok, Selamet Riyadi.

Slamet mengungkapkan, dalam putusan menyatakan menerima eksepsi dari tergugat I mengenai Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang memeriksa mengadili gugatan karena gugatan prematur.

Ia menambahkan, gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard). “Dari putusan Pengadilan itu kan jelas, bahwa gugatannya (Babai-red) ditolak atau tidak diterima. Karena gugatannya prematur atau tidak kuat,” ujar Slamet kepada wartawan seusai menghadiri acara Rapat Pleno di Kantor DPC PKB Depok, Jl. Boulevard Raya Ruko Anggrek I Blok D No. 23, Grand Depok City (GDC), Kecamatan Sukmajaya, Kamis (19/3/2020).

Dirinya menegaskan sebagai Ketua DPC PKB Depok tergugat I, DPW PKB Jawa Barat tergugat II dan DPP PKB tergugat III. Selamet juga meluruskan pemberitaan yang ramai saat ini seakan DPC PKB Depok diam saja, padahal menjalani proses gugatan dan menunggu proses hukum.

“Yang kita jaga adalah PKB Depok. Kita klarifikasi selama ini seakan konflik itu adalah antara Babai dan saya, padahal tidak. Dengan adanya putusan ini maka DPC, DPW dan DPP PKB memenangkan gugatan dari Babai,” jelasnya.

Sementara itu, dengan turunnya putusan pengadilan pada 24 Februari 2020 tersebut, maka penggugat dinyatakan kalah.

Ia menegaskan otomatis hak si penggugat (Babai Suhaimi-red) dalam kepartaian PKB otomatis gugur. “Hak kepartaian yang melekat di diri Babai otomatis tercabut dengan turunnya putusan ini. Artinya, tidak diakui lagi sebagai anggota dan tidak bisa menggunakan atribut apapun yang mengatasnamakan PKB,” terangnya.

Terkait putusan itu pula, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan DPW dan DPP. Upaya tersebut diambil untuk langkah selanjutnya dari sebagai penyikapan hasil keputusan.

(ahi)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here