Gubernur Jabar Berkantor di Depok, Jubir Kritisi Penanganan COVID  

0
116
Jubir Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana (Istimewa)

MARGONDA– Rencana Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang akan berkantor di Depok disambut baik pemerintah setempat. Keputusan itu dilakukan Emil karena tingginya kasus COVID di kota tersebut.

Namun demikian, sampai saat ini belum ada informasi resmi yang diterima Pemerintah Depok terkait hal tersebut.

“Kita belum mengetahui informasi secara resmi baru mengetahui informasi dari media yang saat ini tersebar (Gubernur berkantor di Depok),” kata Juru Bicara Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana saat dikonfirmasi pada Rabu 30 September 2020

Namun demikian, kata Dadang, jika itu benar maka hal tersebut merupakan implementasi dari undang-undang otonomi daerah, dimana urusan yang sifatnya lintas kabupaten kota adalah menjadi tanggungjawab, ataupun kewenangan provinsi.

“Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya urusan lokalitas daerah semata, tetapi urusan lintas kabupaten kota, lintas provinsi dan bahkan lintas negara.”

Maka dari itu, ucap Dadang, sudah merupakan tanggungjawab yang harus diemban oleh provinsi.

“Karena itu yang selama ini kami tunggu.”

Dadang menjelaskan, pihaknya merasakan di Satgas COVID, media komunikasi yang disediakan provinsi ketika di awal-awal kasus, yakni pada Maret, April dan Mei itu, media koordinasinya dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi dan rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin.

“Tetapi memang kami merasakan selama dua bulan terakhir, ketika lonjakan kasus terjadi dan mayoritas Bodebek (Bogor Depok Bekasi) dalam zona merah kehadiran provinsi untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi wilayah di Bodebek itu sangat minim,” keluhnya

Selama ini, lanjut Dadang, pihaknya berinisiatif menyusun kebijakan yang berhubungan dengan daerah-daerah lain secara parsial.

“Kami kordinasi dengan Kabupaten Bogor, kami koordinasi dengan Kota Bogor, kami koordinasi dengan Bekasi, kami kordinasi dengan Jakarta bahkan kami langsung mengakses ke pemerintah pusat, dalam hal ini Satgas Pusat.”

Dengan sederet persoalan tersebut, maka kehadiran Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memang telah cukup lama ditunggu daerah penyanggah.

“Karena tanggungjawab dan kewenangan provinsi untuk mengurus itu,” tegasnya

Dadang mengaku, selama dirinya bertugas mengelola kebijakan penanganan COVID-19 di Depok sejak Maret, belum pernah ada rapat teknis yang dilaksanakan oleh Divisi Kebijakan Satgas Provinsi Jawa Barat.

“Padahal ini sangat penting untuk koordinasi pun sangat sulit. Kita lebih mudah berkoordinasi dengan Satgas Pusat,” katanya

Untuk diketahui, berdasarkan situs resmi pemerintah setempat, jumlah kasus positif sampai saat ini telah mencapai 4.239 orang, sembuh 2.832 orang dan meninggal dunia mencapai 132 orang pada Selasa 29 September 2020.

Sedangkan data kemarin, jumlah kasus positif 4.109 orang, sembuh 2.768 orang dan meninggal dunia 131 orang pada Senin 28 September 2020. Itu artinya telah terjadi peningkatan kasus postif sebanyak 130 orang, sembuh 64 orang dan meninggal dunia satu orang, dalam waktu satu hari. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here