Genjot 40 Ribu Sertifikat Tanah, Kepala BPN Depok Klaim Bebas Pungli

Kapala BPN Kota Depok, Epy J.P (DepokToday.com)
Kapala BPN Kota Depok, Epy J.P (DepokToday.com)

DepokToday – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok menargetkan sebanyak 33.000 Peta Bidang Tanah (PBT) berikut 40.000 Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) pada tahun ini. Hal itu terkait dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL.

Kepala BPN Kota Depok, Ery Juliani Pasoreh menungkapkan, sebelum mengadakan pendaftaran PTSL bagi warga pemohon, pihaknya selalu memberikan penyuluhan dengan menghadirkan lurah dan perangkat kelurahan setempat di dampingi pihak Kepolisian dan TNI.

“Kegiatan penyuluhan ini dilakukan sebagai wujud keterbukaan informasi untuk masyarakat dan transparansi mereka dalam menajalankan program PTSL di Depok,” katanya dikutip pada Jumat 8 Oktober 2021.

Baca Juga: Ajazih Aziz, Jawara Depok Penakluk Preman yang Bawa Pasukan Umroh

Setelah sosialisasi selesai, kata Ery, barulah dimulai kegiatan pengukuran bidang tanah, pengumpulan data yuridis, pemeriksanan berkas, pengesahan sertifikat dan terakhir penerbitan sertifikat.

Warga dapat sertifikat tanah (DepokToday.com)
Warga dapat sertifikat tanah (DepokToday.com)

Untuk biaya yang dibebankan kepada masyarakat pada kegiatan PTSL mengacu pada peraturan SKB 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017.

Kemudian aturan Nomor 34 Tahun 2017 Tanggal 22 Mei 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis yang tertera pada kategori V yaitu senilai Rp 150.000.

“Pembiayaan dipergunakan untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan materai serta kegiatan operasional petugas kelurahan/desa,” jelasnya.

Kendala BPN

Lebih lanjut Ery mengaku, terkait pelaksanaan PTSL yang berjalan di Depok, banyak dinamika yang terjadi di lapangan dalam proses pembuatan sertifikatnya.

Namun demikian, BPN memastikan pihaknya selalu melayani masyarakat secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: COVID-19 Telah Menghilang di 11 Kelurahan Ini, Berikut Daftarnya

Ery pun mengakui, ada beberapa berkas PTSL yang sampai saat ini belum terbit.

Menurutnya, hal itu dikarenakan faktor dari pemohon yang belum melengkapi setiap berkas yang dibutuhkan dalam membuat sertifikat PTSL, seperti misalnya kelengkapan alas hak atas tanah dan lain sebagainya.

“Pada dasarnya, jika semua berkas pemohon lengkap, hanya dalam waktu satu bulan sertifikat PTSL bisa langsung kami terbitkan. Sudah banyak contohnya, seperti yang terbaru di Kelurahan Pengasinan, Cipayung Jaya, dan Sukamaju Baru,” ujarnya.

“Hanya dalam waktu satu bulan lebih, sudah ratusan prodak PTSL yang kami serahkan kepada masyarakat, karena mereka melengkapi semua berkasnya,” sambung dia.

Jangan Ada Pungli

Ery menegaskan, petugas BPN dilarang keras menerima imbalan terlebih lagi melakukan pungutan liar pada masyarakat, termasuk warga Depok.

“Pegawai kami tidak ada yang menerima uang langsung dari masyarakat. Kami hanya bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pelaksanaan pembuatan PTSL,” katanya.

Baca Juga: Terpopuler DepokToday, 8 Oktober 2021: Kisah Aziz Jawara Depok, China Sesumbar Perang Dunia Ketiga

Ery menambahkan, tugas pihak eksekutif dan pihak legislatif yaitu DPRD, BPN dan Pemerintah Kota Depok yaitu, bersama-sama mengawal pelaksanaan jalannya kegiatan PTSL agar sesuai dengan prosedur.

Karena ini merupakan program strategis nasional, di samping program pendaftaran sertipikat tanah Pemeritah Kota, BUMN, tanah Instansi Pemerintah, hingga pengadaan tanah di Kota Depok.

“Pengawasan pelaksanaan program PTSL ini wajib kita kawal bersama  agar berjalan dengan lancar,” tuurnya.

Menelisik Kinerja BPN Depok

Ery menyebut, percepatan peningkatan kualitas data pertanahan BPN Depok berdasarkan data pertanggal 7 Sepetember 2021, dalam perkiraan jumlah 656.130 bidang tanah dengan rincian, bidang terdaftar 563.451 bidang,  bidang terpetakan 512.992 bidang, bidang belum terdaftar 92.679 bidang,  dan bidang yang belum terpetakan sebanyak 49.860 bidang.

Baca Juga: Gunakan Cara Ini, Dijamin Tuyul Putus Asa Nyolong Uang Anda

Untuk jumlah pencapaian pelayanan pendaftaran pertanahan tahun 2021 meliputi, layanan pengecekan  elektronik sebanyak 29.241, layanan SKPT sebanyak 1.073, layanan hak tanggungan elektronik sebanyak 5.734,Roya elektronik sebanyak 3.631.

Kemudian, progres pengadaan tanah di tahun 2021 dengan target terealisasi sebagai berikut, proyek Jalan Tol Depok – Antasari target seluas 113.2123 hektar dengan progresitas 63.47 persen, proyek Jalan Tol Cinere – Jagorawi target seluas 135.8500 hektar dengan progresitas 87 persen.

Lalu, proyek Jalan Tol Cimanggis – Cibitung target seluas 1.4648 hektar dengan progresitas 100 persen selesai.

Baca Juga: Jomblo Jangan Sedih, Baca Doa Ini Insya Allah Awet Muda dan Jodoh Langsung Datang

Sedangkan dari proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi tahap 1 target seluas 1.4648 hektar dengan progresitas 80 persen selesai.

Sementara itu untuk realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) dari tahun 2017 hingga 2021 mencapai Rp 1,2 Triliun. dan Hak Tanah (HT) dari tahun 2017 hingga 2021 mencapai Rp 4 Triliun. (rul/*)