Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat, GTPPC Kota Depok : Sudah Ditindak

Anggota Satpol PP Kota Depok saat menindak hajatan yang digelar saat PPKM Darurat, Sabtu 3 Juli 2021. Foto: Istimewa
Anggota Satpol PP Kota Depok saat menindak hajatan yang digelar saat PPKM Darurat, Sabtu 3 Juli 2021. Foto: Istimewa

DEPOK – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC) Kota Depok, Dadang Wihana mengaku telah menindak acara hajatan yang berlangsung ditengah pelaksanaan PPKM Darurat pada Sabtu, 3 Juli 2021.

“Terkait dengan kejadian resepsi pernikahan (hajatan), Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok (GTPPC Kota Depok) melalui Satpol PP, sudah turun ke lapangan, sudah melakukan penghentian kegiatan,” kata Dadang kepada wartawan, Sabtu 3 Juli 2021.

Dadang mengatakan, terkait kejadian itu pihaknya pun akan melakukan tindakan tegas sesuat aturan yang berlaku yakni Inmendagri dan Surat Keputusan Wali Kota Depok tetang PPKM Darurat.

“Kita akan segera melakukan pemeriksaan dan akan melakukan BAP terhadap yang bersangkutan. jika ditemukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan,” kata Dadang.

Baca Juga: Lurah Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat, Susi Pudjiastuti : Tenggelamkan!

Lebih jauh Dadang mengatakan, sebelum menggelar acara tersebut, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Camat setempat untuk memberikan peringatan terhadap yang menggelar acara agar sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan PPKM Darurat.

“Sebelumnya, kami melalui camat dan juga satgas sudah mengingatkan kepada yang bersangkutan, sebelum melakukan acara, untuk mengikuti prokes dan aturan yang berlaku,” kata Dadang.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat pihaknya langsung membubarkan acara tersebut.

“Sudah diperingatkan dan didatangi sama anggota, saya sudah bicara by phone ke ketua panitia,” kata Lienda.

Lienda mengatakan, temuan dilapangan yang menggelar acara adalah lurah yang hari ini sedang menjabat. “Untuk personalnya (yang menggelar acara) itu masalah kepegawaian, kalau di lapangan saya perintahkan untuk dihentikan acaranya,” kata Lienda.

Sebagai informasi, untuk implementasi PPKM Darurat, Kota Depok telah mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 443/267/Kpts/Dinkes/Huk/2021. Dalam aturan tersebut tertuang resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri oleh maksimal 30 orang, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. (ade/*)