Gap Data COVID-19 Depok-Pusat Selesai, Idris: Terimakasih

Wali Kota Depok, Mohammad Idris (Istimewa)

DepokToday – Wali Kota Depok Mohammad Idris menyebut, gap atau kesenjangan data kasus COVID-19 yang sempat terjadi antara Pemerintah Kota Depok dengan Pemerintah Pusat telah diselesaikan.

Kini, antara data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok dengan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan telah padu.

“Telah dilaksanakan rekonsiliasi data antara PICODEP (Pusat Informasi Covid-19 Depok) dengan NAR (New All Record) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” kata Idris dalam keterangan resminya, Kamis 26 Agustus 2021.

“Data hasil rekonsiliasi antara NAR Kemenkes dengan PICODEP, sebagaimana dirilis dalam Aplikasi NAR pada hari ini tanggal 26 Agustus 2021 sama.”

Baca Juga: Gap Data COVID-19 Depok-Pusat Masih Terjadi, Apa Kabar Rekonsiliasi?

Idris mengatakan, tujuan rekonsiliasi itu adalah untuk menciptakan integrasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Karena selama ini, telah terjadi ketimpangan laporan kasus harian COVID-19 yang dikeluarkan PICODEP dengan NAR.

“Kami menyadari bahwa data adalah vital sebagai basis dalam perumusan kebijakan,” kata Idris.

Idris pun mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah bersedia melakukan rekonsiliasi data.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang telah bersama-sama dengan Pemerintah Kota Depok menyelesaikan rekonsiliasi data Covid-19,” kata Idris.

Baca Juga: Kemenkes: Perbedaan Data COVID-19 Akibat Data Daerah Tidak Realtime

Sebelumnya, perbedaan laporan diungkapkan oleh Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana. Menurut Dadang, data pada pemerintah pusat terjadi kesenjangan yang terpaut jauh dari data yang diinput oleh pemerintah kota..

Dadang mengatakan, kejadian itu sejak tahun 2020, dan sejak tahun itu pula, pihaknya telah meminta dilakukan rekonsiliasi.

“Kondisi ini sudah saya sampaikan berkali-kali kepada satgas pusat, bahkan dari tahun 2020, PR kita saat ini, ayo laksanakan rekonsiliasi data pusat dengan daerah, agar ada kesesuaian data. Karena data digunakan untuk perhitungan zonasi daerah dan kebijakan,” kata Dadang. (ade/*)