Gagal ke Bali, Yayasan Bintara Dituntut Kembalikan Uang Study Tour

Herman Dionne somasi Yayasan Bintara Depok (Istimewa)

DEPOK- Sejumlah orangtua siswa/siswi SMP dan SMA Bintara, Depok, Jawa Barat, menuntut pengembalian uang study tour. Tak hanya itu saja, diduga beberapa anak sempat mengalami intimidasi.

Baca Juga: Catatan Hitam Dunia Pendidikan di Depok

Kuasa hukum sejumlah orangtua murid, Taty Wahyuni Oesman mengungkapkan, terkait hal itu, pihaknya telah melayangkan somasi pada yayasan maupun sekolah. Sebabnya, sampai saat ini uang terkait biaya study tour belum juga ada kejelasan.

“Disini ada dana studi tour yang tidak ada kejelasan, maksudnya kegiatan studi tour tidak dilaksanakan, namun transparansinya tidak ada,” tuturnya, Rabu 17 Maret 2021.

Taty membeberkan, kasus ini terjadi pada sejumlah murid ditingkat SMP dan SMA di Bintara, Depok. Pemungutan pembayaran study tour sudah dilakukan sejak awal Januari 2020. Namun karena pandemi, perjalanan yang direncanakan Depok-Bali itu pun akhirnya terhenti.

“Disini klien kami (orangtua murid) sebenarnya menuntut itu saja, menuntut transparansi pengembalian uang,” katanya.

Namun pihak sekolah atau yayasan, kata Taty, sampai saat ini hanya bersedia mengembalikan sekitar 30 persen, yaitu senilai Rp 1.325.000.

“Itu pun dialihkan untuk pembayaran SPP April-Mei, dari jumlah biaya study tour Rp 3.950.000 per siswa. SMP satu kelas, SMA dua kelas.”

Selain itu, Taty menilai cara penanganan sekolah terkait persoalan tersebut telah bertentangan dengan hukum.

“Kami nilai anak mendapat intimidasi, anak-anak ini harus menyetujui pengalihan dana ke SPP. Bahkan, mereka sempat diberikan tekanan tidak akan mengikuti ujian pada 10 Maret kemarin.”

Padahal, sejumlah orangtua sudah melunasi pembayaran SPP sampai dengan Maret 2021.

“Tapi diwajibkan bayar April-Mei, sebelum ujian. Katanya jika tidak bayar tidak bisa ikut ujian. Anak-anak sempat diminta tanda tangan kuitansi untuk persetujuan.”

Taty mengaku, surat somasi tersebut juga telah diteruskan ke Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok dan Disdik Provinsi Jawa Barat.

“Yang bikin orangtua resah, tidak terima, karena ada statmen oknum menyebut yang menentukan kelulusan adalah pihak sekolah,” tuturnya.

Masih kuasa hukum orangtua murid, Herman Dionne, berharap, pihak Disdik bisa memfasilitasi upaya mediasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

“Jika tidak tercapai, terus terang kami akan membuat LP (laporan polisi) karena kami duga ada penggelapan sejumlah dana oleh oknum di Bintara. Indikasinya sangat masuk,” katanya.

Sekolah SMP/SMA Bintara Depok (Istimewa)

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan pihak yayasan ataupun sekolah tersebut belum dapat dimintai keterangan.

“Semuanya lagi enggak ada. Saya kurang tahu. Pihak yayasan, kepsek semuanya enggak ada, berangkat semua lagi rapat di pusat,” kata Yudi, salah satu security yang ditemui di gerbang utama sekolah. (rul/*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here