Fakta-fakta Sengketa Lahan Pasar Kemiri Muka, Dimulai Sejak 2008

Aktivitas perdagangan di Pasar Kemirimuka. Terkait hal itu, Kemenkeu bantah soal PPN sembako di pasar tradisional. (Depoktoday.hops.id)
Aktivitas perdagangan di Pasar Kemirimuka. Terkait hal itu, Kemenkeu bantah soal PPN sembako di pasar tradisional. (Depoktoday.hops.id)

DEPOK – Pemerintah Kota Depok akhirnya harus menerima kekalahan dengan menyerahkan seluruh aset dan lahan Pasar Kemiri Muka kepada pihak swasta PT. Petamburan Jaya Raya. Sengketa lahan pasar rakyat itu memakan waktu hingga kurang lebih 13 tahun.

Berikut Depoktoday.hops.id merangkum perjalanan panjang rebutan lahan ini :

Dimulai dari Tahun 2008

Direktur PT. Petamburan Jaya Raya, Yudi Pranoto menjelaskan, pihaknya yang pertama kali mengajukan gugatan ke pengadilan di tahun 2008.

Alasannya, karena saat itu pihaknya merasa dirugikan akibat pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangun No. 68 tanggal 3 Oktober 1988 yang dilakukan oleh Wali Kota Depok yang saat itu dijabat oleh Badrul Kamal pada 2004.

Baca Juga : PT. Petamburan Minta Eksekusi Kemiri Muka Segera Dilaksanakan

“Karena pemblokiran itu, kami tidak bisa memperpanjang masa berlaku Sertifikat HGB, makanya kami lakukan gugatan,” kata Yudi kepada wartawan, Jumat 4 Juni 2021.

Yudi mengatakan, gugatan tersebut berjalan kurang lebih selama 5 tahun karena Pemkot Depok terus melakukan upaya hukum mulai dari banding, kasasi hingga peninjauan kembali.

Hasil akhirnya keluar Putusan Peninjauan Kembali MA No. 476 PK/Pdt/2013 tanggal 4 April 2014 yang menyatakan, PT. Petamburan Jaya Raya memiliki hak atas Pasar Kemiri Muka.

Digugat Pedagang

Yudi mengatakan, setelah memenangkan gugatan dan berkekuatan hukum tetap atau inkracht, PT. Petamburan Jaya Raya justru mendapatkan gugatan dari para pedagang yang mengatasnamakan Persatuan Pedagang Pasar Kemiri Muka (P3-KM) pada tahun 2015.

Tapi gugatan dengan nomor perkara 199/Pdt.Plw/2015/PN Dpk tersebut, dinyatakan ditolak dan tetap menyatakan PT. Petamburan Jaya Raya adalah pemilik sah Pasar Kemiri Muka.

Baca Juga : Sah, Pasar Kemirimuka Milik PT Petamburan Jaya Raya

“Kemudian datang lagi gugatan dari Mulyadi cs dengan nomor perkara 81/Pdt.Plw/2018/PN Dpk, dan lagi-lagi kalah juga, karena dinyatakan ditolak oleh PN Depok,” kata Yudi.

Yudi mengatakan, gugatan yang dilayangkan para pedagang tersebut dilakukan karena mengaku memiliki bangunan pada lahan Pasar Kemiri Muka.

“Tapi (gugatan) itu kandas, karena tanpa dasar kepemilikan yang jelas,” kata Yudi.

Pelaksanaan Eksekusi Kemiri Muka Tak Berjalan

Yudi mengatakan, setelah melalui halang rintang gugatan yang diajukan oleh pedagang, Pengadilan Negeri Depok pun akhirnya mengeluarkan surat penetapan eksekusi yang rencananya dilakukan pada tanggal 19 April 2018.

Baca Juga : Pedagang Legawa Pasar Kemirimuka Dikelola oleh PT Petamburan Jaya Raya

“Tapi eksekusi itu gagal dilakukan, karena alasan situasi keamanan tidak kondusif dan sebagainya, sehingga pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Yudi.

Pemkot Depok Menggugat PT. Petamburan Jaya Raya

Seiring dengan penundaan tersebut, Pemerintah Kota Depok justru memanfaatkannya dengan menggugat PT. Petamburan Jaya Raya dan Badan Pertanahan Nasional Kota Depok.

“Tanggal 30 Desember 2018, Pemkot Depok melayangkan gugatan kepada kami,” kata Yudi.

Baca Juga : Pedagang Diimbau Segera Daftar ke PPTMD untuk Jualan di Pasar Kemirimuka

Gugatan itulah, lanjut Yudi, yang kini telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan nomor 2957 K/Pdt/2020 tertanggal 18 November 2020.

“Dengan terbitnya putusan MA ini, sengketa lahan Pasar Kemiri Muka itu seharusnya sudah selesai, sudah 13 tahun kami menunggu keputusan hukum, dan ini hasil akhirnya, Pasar Kemiri Muka adalah punya PT. Petamburan Jaya Raya,” kata Yudi.

Meminta Eksekusi Segera Dilakukan

Kuasa Hukum PT Petamburan Jaya Raya, Romulo Silaen mengatakan, dengan keluarnya putusan MA tersebut, diharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan upaya untuk menunda proses eksekusi.

“Institusi Negara harus taat hukum, karena Indonesia adalah negara hukum, Pemkot Depok dan BPN Depok harus tunduk terhadap putusan pengadilan, hukum haruslah ditegakkan,” kata Romulo.

Baca Juga : Hukum Harus Ditegakan di Depok, Ini Negara Hukum Bukan Kekuasaan

Romulo menambahkan, pihaknya memohon agar Pengadilan Negeri Depok untuk segera melakukan deklarasi eksekusi Pasar Kemiri Muka karena sudah inkracht dan tertunda lama. (ade/*)