Fakta-fakta di Balik Dugaan Korupsi Jalan Nangka Nur Mahmudi

Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail saat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok pada 2018, lalu. (DepokToday.com)
Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail saat menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok pada 2018, lalu. (DepokToday.com)

DepokToday- Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, hingga kini masih melenggang bebas.

Itu lantaran sampai sekarang berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap atau P-21, oleh pihak Kejaksaan Negeri Depok.

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Depok, Ajun Komisaris Besar Polisi, Yogen Heroes Baruno, mengungkapkan, pihaknya bersama Tim Khusus dari Polda dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan gelar perkara atas kasus ini.

“Nah itu dari kejaksaan berkasnya masih P-19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Saya nggak tahu nih persisnya ya,” ujarnya saat dikonfirmasi DepokToday.com pada Rabu, 25 Agustus 2021.

Usut punya usut, ternyata ada perbedaan sudut pandang antara Polri dan Kejaksaan atas kasus ini.

“Dari kita itu menyidik tentang rencana anggaran, nah kejaksaan itu maunya kasusnya dalam pelaksanaan anggaran,” beber Yogen.

“Intinya di jaksa belum P-21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap).”

Terkait hal itu, dalam aturan Perkap disebutkan, kalau sudah lebih dari tiga kali P-19, maka atas perkara tersebut bisa dilakukan SP3 atau Surat Penetapan Penghentian Penyidikan.

“Cuma memang dari KPK mereka berjanji untuk sonding ke Kejaksaan. Ya sebulan lalu seperti itulah hasil gelar perkara kita,” jelasnya

Jejak Perkara Nur Mahmudi

Politikus senior PKS, Nur Mahmudi telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus itu sejak 20 Agustus 2018, lalu. Ia tak sendiri. Dalam perkara ini, polisi juga menjerat mantan Sekda Depok, Harry Prihanto.

Keduanya dijerat atas kasus dugaan korupsi terkait dengan pelebaran Jalan Nangka, Kecamatan Tapos, Depok pada tahun anggaran 2015.

Kala itu, usai menjalani serangkaian proses pemeriksaan, Nur Mahmudi nyaris tak bisa berkata-kata ketika dicecar sejumlah awak media yang menunggunya sejak pagi.

Penggagas one day no rice itu terlihat cukup lelah. Langkahnya pun gontay ketika berusaha menerobos barisan wartawan menuju mobil pribadinya.

“Nanti saja ya sama pengacara saya,” katanya dengan wajah tertunduk, Kamis malam, 13 September 2018.

Baca Juga: Terungkap, Ternyata Ini yang Bikin Kasus Dugaan Korupsi Nur Mahmudi Alot

Dari beberapa pertanyaan yang dicecar jurnalis, salah satunya adalah dugaan aliran dana yang juga diterima Nur Mahmudi oleh Cempaka Group, selaku pengembang yang membangun apartemen Green Lake View di sekitar Jalan Nangka.

Menanggapi hal tersebut, Iim Abdul Halim, kuasa hukum Nur Mahmudi akhirnya angkat bicara. “Oh enggak tau kita, enggak ada,” katanya singkat

Iim mengatakan, pada pemeriksaan yang berlangsung sejak pukul 08:30 WIB hingga sekira pukul 23:45 WIB, Kamis 13 Sepetmebre 2018 itu, kliennya dicecar sebanyak 64 pertanyaan oleh penyidik. “Substansi pertanyaan terkait pengadaan soal tanah ya.”

Aliran Dana Proyek Jalan Nangka

Data yang dihimpun menyebutkan, ada sekitar 17 warga yang disebut-sebut telah menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan tersebut.

Jumlah kompensasinya pun beragam, antara Rp 5 juta hingga Rp11 juta per meter persegi, tergantung lokasi tanah dan bangunan.

Namun, urusan pergantian lahan ini belum beres sepenuhnya. Pemerintah Kota Depok kala itu menganggarkan Rp17 miliar pada APBD 2015 untuk ganti rugi ini.

Adapun kerugian negara disebut-sebut mencapai Rp10,7 miliar. Dana itu disinyalir berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

Tak hanya itu, mantan kedua pejabat itu juga diduga menerima aliran dana tanpa persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok. (rul/*)