Evaluasi PPKM Darurat, Ini Catatan Untuk Tujuh Provinsi

PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)
PPKM Darurat di kawasan Margonda, Depok. Rencananya kebijakan serupa bakal diterapkan di luar Pulau Jawa-Bali. (DepokToday.com)

JAKARTA – Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan PPKM Darurat Jawa-Bali yang berlangsung mulai dari 3 hingga 20 Juli 2021 telah keluar, hasilnya masih banyak aspek yang harus diperbaiki pada tiap-tiap provinsi.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, perbaikan aspek tersebut meliputi angka kasus positif, kesembuhan dan kematian, Bed Occupancy Rate (BOR), serta kepatuhan desa atau kelurahannya dalam menjaga protokol kesehatan.

“Untuk itu dimohon kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan desa kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak,” kata Wiku dalam konferensi pers virtual, Kamis 22 Juli 2021.

Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Banten, dapat melakukan langkah untuk menurunkan angka kematian, meningkatkan desa atau kelurahan diwilayahnya untuk patuh menjaga jarak, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko, pada posko-posko yang sudah terbentuk.

Baca Juga: Ini Hasil Evaluasi Tujuh Provinsi Terkena PPKM Darurat, Bali Belum Terkendali

“Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur untuk menurunkan angka kematian, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko, pada posko-posko yang sudah terbentuk,” tambah Wiku.

Wiku melanjutkan, untuk Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian, serta Pemerintah Bali untuk menurunkan angka kasus positif, kematian dan BOR isolasi.

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Kamis 22 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden.
Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito saat menyampaikan keterangan pers secara virtual, Kamis 22 Juli 2021. Foto: Tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden.

“Adapun angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan menurunkan angka kematian dengan cara sedini mungkin pasien COVID-19 ditangani, dan meningkatkan pelayanan di rumah sakit, penelusuran kontak juga penting dilakukan agar kasus dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan.” beber Wiku.

Penurunan kasus positif, BOR serta jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dapat diupayakan dengan meningkatkan lagi pengawasan dan menindak tegas pada pelanggaran protokol kesehatan hingga tingkat desa atau kelurahan.

“Dengan upaya pencegahan maka penularan di tengah masyarakat dapat dikendalikan dan kasus dapat ditekan,” kata Wiku.

Baca Juga: Satgas COVID-19 Sebut Seminggu Kebelakang Kasus Positif Turun 40 Persen

Terakhir, lanjut Wiku, pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko ditiap desa atau kelurahan, dan fungsi-fungsinya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat.

“Pelaporan kinerja posko penting untuk melihat apakah pengendalian COVID-19 hingga tingkat rt atau rw sudah diimplementasikan dengan baik atau masih dibutuhkan perbaikan,” kata dia.

Wiku mengatakan, dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, pembukaan bertahap seperti yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi bisa terlaksana dengan baik.

“Tentunya ini menjadi tanggungjawab seluruh unsur daerah yaitu pemerintah dan seluruh lapisan masyarakatnya, untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya,” pungkas Wiku. (ade/*)