Enam Daerah Ini Sepakat Menangani Mobilitas Mudik Lebaran

Mudik Lebaran Dilarang
Ilustrasi mudik lebaran tahun 2021 Dilarang. (Design: DepokToday/Tdr)

BANDUNG—Enam daerah yang saling berbatasan, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten, sepakat untuk menangani mobilitas mudik lebaran.

Kesepakatan ini tertuang dalam rapat koordinasi (rakor) lintas provinsi yang digagas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Rakor yang berlangsung secara virtual itu membahas kesepakatan bersama dalam menindaklanjuti larangan mudik.

Hadir dalam rakor para sekretaris daerah (sekda) Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan perangkat daerah yang terlibat.

Sekda Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, dalam rapat tersebut, semua daerah berkomitmen dan sudah menandatangani draft kesepakatan untuk sama-sama menangani mobilitas saat mudik Idul Fitri.

“Kami di Jabar memfasilitasi melalui video conference untuk berkomitmen dengan menandatangani draft kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani secara virtual juga dalam menangani mobilisasi massa saat mudik, serta kesepakatan mengenai perizinan yang melintas antarprovinsi,” katanya seperti disitat Humas Jabar, Jumat 16 April 2021.

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/larangan-mudik-2021-dishub-awasi-jalur-tikus/

Sementara itu, Kepala Satpol PP Jawa Barat, Ade Afriandi, menuturkan, komitmen dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi.

“Dua agenda yang dibahas yaitu menindaklanjuti perbincangan antara Sekda dan menyikapi kebijakan mengenai pelarangan mudik. Ada easy equal yang harus kita tindak lanjuti di lapangan di lintas provinsi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas lintas provinsi,” imbuhnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat, Hery Antasari memaparkan, teknis dan koordinasi di lapangan, perlunya koordinasi dan kolaborasi semua pihak supaya proses penyekatan di beberapa titik berjalan optimal.

“Rakor diharapkan dapat memunculkan kesepahaman antardaerah untuk menindaklanjuti peraturan larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah pusat. Tujuannya agar bisa bersinergi dan memberikan kesepahaman dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

(tdr/*)