Emak-emak ini Kritisi Kemendagri karena Ditundanya Pelantikan Idris-Imam

Perempuan Gappura
Perempuan Gappura. (Foto: DepokToday/Hen)

CIPAYUNG—Meski pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono (Idris-Imam), sudah dipastikan digelar secara virtual pada akhir bulan Februari 2021, namun emak-emak yang tergabung dalam Perempuan Gappura tetap mengkritisi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Emak-emak ini menilai sikap Kemendagri yang terkesan membuat bingung masyarakat terkait pelaksanaan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Depok periode 2021-2026, yaitu Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono.

“Saya kan baca di media pihak Kemendagri pernah katakan pelantikan fix dilaksanakan pada 17 Februari, namun bilang lagi akhir Februari, kok jadi terkesan enggak ada persiapan saja,” kata Ketua Perempuan Gappura, Indria Sari, kepada wartawan, Selasa 16 Februari 2021.

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/pelantikan-idris-imam-menemui-titik-terang/

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/pelantikan-idris-imam-ditunda-kalau-bisa-dipermudah-kenapa-dipersulit/

DIBACA JUGA: https://depoktoday.hops.id/pelantikan-ditunda-warga-pendukung-idris-imam-kirim-layang-kangen-untuk-kemendagri/

Ia juga mempertanyakan perihal surat penundaan pelantikan dari Kemendagri yang hingga saat ini belum diterima oleh DPRD Kota Depok.

“Jadi kami masih menganggap bahwa tanggal 17 Februari 2021 adalah jadwal pelantikan tuh, belum ada perubahan. Kenapa, karena tidak ada surat menyurat yang maksud kami berkenaan dengan penundaan itu,” katanya.

Sebagai salah satu elemen pendukung Idris-Imam di Pilkada Depok 2020, Gappura Perempuan sangat menyayangkan dengan penundaan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Depok terpilih.

“Ya kalau seperti ini kan disayangkan ya, kinerja Kemendagri jadi sorotan. Kan tidak ada alasan yang prinsip terkait penundaan ini, makanya  harus diperjelas ke kitanya,” katanya.

Ia berharap, Kemendagri tetap menjalankan semua kegiatan yang sudah terjadwal, dalam hal ini adalah pelantikan kepala daerah.

“Seharusnya Kemendagri profesional, yang sudah terjadwal harusnya dijalankan. Apalagi Pilkada Depok telah berlangsung sukses tanpa ekses,” paparnya.

(hen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here