Eks Jenderal BAIS Dikerjai Mafia Tanah, BKD Depok: Kami Juga Korban

Gedung Pemkot Depok (DepokToday.com)
Gedung Pemkot Depok (DepokToday.com)

DepokToday- Pelaksana Tugas (Plt), Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana angkat bicara soal dugaan kasus penipuan tanah yang dialami mantan Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS), Mayjen (purn) TNI, Emack Syadzily.

Nina menerangkan, kasus itu berawal dari penyedian lahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk makam dari PT Alka, yang luasnya sekira  2,100 meteran.

Ini sebagai syarat diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan atau IMB atas perumahan yang mereka bangun di wilayah Duren Serebu, Kecamatan Bojongsari, Depok.

Baca Juga: Lagi, Kobra Jawa Ditemukan di Rumah, Warga Depok Wajib Waspada

Nah sebagai buktinya wajib menyerahkan sertifikat tanah untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum pada Pemerintah Kota Depok.

“Karena dia bangun perumahan kan di situ makanya menyerahkan 2 persen dari luasnya. Mungkin untuk perizinan segala macam karena memang sesuai dengan perda kita kan menyerahkan PSU dulu, penyarahan awal fasos fasumnya,” jelasnya pada awak media, Senin 22 November 2021.

Kepala BKD Depok, Nina Suzana. (DepokToday.com)
Kepala BKD Depok, Nina Suzana. (DepokToday.com)

Namun tiba-tiba, dalam perjalanan pada tahun 2018 atau 2019, datanglah seorang pria bernama Emack dan pengacaranya yang mengaku sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Baca Juga: Kejari Depok Bakal Jerat Pembunuh TNI dengan 3 Pasal Ini  

Pada Nina, mantan petinggi BAIS itu mengatakan tanah tersebut tidak dibayar dan minta difasilitasi oleh Pemkot Depok.

“Maka kita panggil Pak Burhan, selaku perwakilan PT Alka. Pada saat itu katanya belum dibayar, mereka belum pernah memproses dan tidak (Emack) tidak pernah menandatangani,” tuturnya.

“Singkat cerita sekarang bagaimana semuanya selesai, minta dibayarlah sama Pak Burhan. Saya bilang silahkan bayar sanggup berapa lama, satu bulan. Sekitar segitu Pak Burhan katanya mau menyelesaikan, kita buatkan notulensi rapat, ternyata dia tidak membayar sampai batas waktu,” sambungnya.

BKD Depok Akui Kecolongan

Nina mengaku sempat kaget dan tak menyangka jika sertifikat dan berkas-berkas yang diserahkan padanya ternyata menyalahi aturan lantaran ada dugaan pemalsuan tanda tangan Emack oleh Burhanudin. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kasus tersebut di luar kewenangannya.

“Sangat kaget, kita kan merasa ditipu juga dong oleh Burhan, satu sisi kita juga korban, tapi kita mencoba memediasi agar Burhan membayar tanahnya,” tutur Nina.

Baca Juga: Begini Kronologi Eks Jenderal Intelijen Dikerjai Mafia Tanah Depok

Lebih lanjut Plt Kepala BKD Depok ini mengaku, kasus tersebut menjadi pengalaman berarti agar kedepannya lebih selektif dalam menerima berkas dari pemohon.

“Saya merasa kecolongan karena menyerahkan fasos fasum yang tidak clear. Tapi kita kan manusia biasa juga.”

Baca Juga: Nenek Buta Huruf Akhirnya Menang Gugatan di Pengadilan Negeri Depok

Adapun dugaan pemalsuan tanda tangan itu adalah terkait dengan Surat Pengakuan Hak (SPH). Ketika disinggung lebih jauh atas kasus ini, Nina mengaku dirinya tidak ingin membahas terlalu dalam karena perkaranya sudah ditangani penyidik Bareskrim Mabes Polri.

“Saya nggak mau terlalu jauh, toh kasusnya sudah dalam proses hukum kita serahkan saja,” tuturnya. (rul/*)