DPRD Serius Godok Perda Anti LGBT

Ketua Komisi A DPRD Depok, Hamzah (istimewa)

DEPOK– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kembali mendesak pembentukan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Anti Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di kota ini.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah menuturkan, di periode yang lalu, dirinya dari Fraksi Gerindra memang mengusulkan Perda Anti LGBT karena ini terkait dengan moralitas dan hal itu juga dianggap menggangu norma-norma agama dan norma-norma sosial.

“Maka saat itu ada sebuah kesepakatan dari semua fraksi-fraksi hampir keseluruhan ketika itu untuk memunculkan Perda Anti LGBT di Kota Depok karena kita sudah sangat riskan, penyakit ini berbahaya untuk generasi penerus bangsa,” katanya pada Rabu 8 Januari 2020

Hamzah menjelaskan, pihaknya sampai sekarang ini masih konsen terhadap rancangan Perda tersebut. “Saya sendiri pun di badan pembentukan peraturan daerah juga masih mencanangkan supaya masuk prolekda di tahun 2020, dalam hal ini dianggaran tambahan.”

Dirinya menyebut, ada beberapa hal Perda Anti LGBT belum dapat diterapkan dalam waktu dekat. Namun demikian, ia mengatakan, usulan fraksi-fraksi di periode yang lalu sudah sepakat menandatangani semua pengusulan Perda Anti LGBT.

“Karena kan di Depok kita sudah sangat tahu banyak sekali persoalan itu dan sekarang ini tidak ada payung hukum yang bisa menjerat.”

Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai Sekjen DPC Gerindra Depok ini mengungkapkan, dalam pembahasan usulan tersebut sempat terjadi pro dan kontra, baik dari sisi-sisi organisasi pemerhati kesusilaan ataupun pemerhati kenormaan ataupun yang kontra terhadap yang menjadi usulan DPRD.

Namun disisi lain, pemerintah pusat sudah angkat bicara, dan menyarankan ketika itu untuk dilakukan pendalaman yang komperehentif, terhadap peraturan daerah terkait Perda Anti LGBT.

“Kita masih terus mendalami termasuk berkoordiansi untuk membuat naskah akademis dan kajian terhadap Perda yang akan kita usulkan menjadi inisiatif dewan,” tuturnya

Hamzah bahkan menyebut, ketika itu pihaknya telah mengantongi restu dari Tjahjo Kumolo yang kala itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

“Beliau sudah memperbolehkan ketika Depok membuat Perda Anti LGBT, tidak melanggar peraturan diatasnya. Dai bilang silahkan karena itu adalah otonomi daerah dan kearifan lokal. Pak Tjahjo mendukung. Jadi tidak ada persoalan sebenarnya,” ujarnya. (rul/*)