DPRD Jabar Temukan Empat Proyek Janggal, Salah Satunya di Depok

0
242
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono (istimewa)

BANDUNG– Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menemukan sejumlah proyek strategis yang diduga belum mengantongi izin. Salah satunya tercatat berada di wilayah Depok.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono pada awak media, Jumat 1 November 2019. Imam menjelaskan, ada empat proyek strategis yang sudah dilakukan pengerjaan namun terdapat kejanggalan dalam pelaksanannya.

Ke-empat proyek itu yakni, proyek Kali Malang di Bekasi, proyek Situ Rawa Kalong di Kota Depok, proyek Situ Ciburuy di Kabupaten Bandung Barat, dan proyek Waduk Darma di Kuningan.

“Kemarin kami berkonsultasi ke Dirjen SDA (Sumber Daya Air) dibawah Kementrian PUPR. Proyek-proyek strategis Jabar (Jawa Barat) ini kan kewenangan pusat, bukan Provinsi Jabar. Tapi Jabar menganggarkan untuk proyek-proyek tadi. Besar sekali proyeknya,” katanya

Karena itu adalah kewenangan pusat, maka seharusnya proyek itu tersebut mendapatkan izin dari pusat. “Ketika kami kemarin konsultasi ternyata belum ada izinnya dari pusat, sementara pengerjaanya sudah dilakukan. Kami melihat ada ketidak konsistenan dan ini memberikan contoh yang tidak baik pada masyarakat,” ujarnya

Terkait hal itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mendesak pihak kementrian segera melakukan evaluasi mendalam.

“Kalau bagi kami izin itu bukan hanya lisan tapi harus secara fisik, harus ada surat izin tertulis. Makanya kami bertindak agar hal ini tidak di contoh masyarakat.”

Lebih lanjut pria asal Depok itu pun berharap Dinas SDA bisa menghentikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di empat titik tersebut sampai ada kepastian legalitas.

“Yang anehnya, ternyata pada hari ini muncul izinnya. Secara prinsip senang, tapi anehnya kok tanggal 25 September, kok aneh. Suratnya keluar 25 September tapi sampai kemarin kita tanya enggak bisa memperlihatkan ke saya,” ujarnya

 

“Hari ini kan 1 November. Ini manipulasi atau memang sudah ada suratnya? tapi kok kemarin-kemarin enggak diberikan. Kemarin bilang belum dan sekarang keluar kan aneh,” timpalnya lagi

Proyek Pencitraan

Imam mengungkapkan, sejumlah proyek itu sudah berjalan 25 persen.  Dan dalam waktu dekat pihaknya bakal meninjau langsung. Disisi lain, Imam juga menyinggung langkah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang dinilai tidak tepat sasaran terkait sederet proyek tersebut .

“Ini kan proyeknya gubernur cukup besar, sementara ada proyek lain yang lebih membutuhkan ketimbang proyek pariwisata. Contohnya persawahan itu butuh anggaran untuk irigasi sekira Rp 147 miliar, sementara proyek Kali Malang proyeknya Rp 700 miliar, ini sangat jomplang sekali,” kata dia

Atas dasar itulah, Imam pun menyebut banyak proyek-proyek gubernur yang tidak mendasar untuk masyarakat, melainkan untuk pencitraan saja. Misalnya pembangunan gedung kreatif centre, yang dibangun di beberapa tempat, padahal bukan hal yang mendasar.

Kemudian proyek alun-alun kabupaten yang sepatutnya bukan kewenangan provinsi melainkan kabupaten atau kota.

“Ada yang lebih mendesak, misalnya pembangunan sekolah SMK/SMA negeri. Sebab di beberapa kabupaten kota di Jabar belam ada di setiap kecamatan. Dampaknya ketika PPDB berbasiskan lokasi (sistem zonasi) banyak anak tidak bisa masuk karena tidak ada sekolah, ini tidak dipentingkan hanya pencitraan saja.” (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here