DPMPTSP Depok dan Satpol PP Tutup 21 Bangunan dan Tempat Usaha Langgar Aturan Sepanjang 2021

Kasat Pol PP Kota Depok segel toko yang melanggar saat PSBB (DepokToday.com)
Kasat Pol PP Kota Depok segel toko yang melanggar saat PSBB (DepokToday.com)

DepokToday – Mulai Januari hingga Juli 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Depok melakukan pengawasan kepada 676 gedung dan non gedung. Hasilnya, dilakukan pelimpahan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Depok sebanyak 21 bangunan yang melanggar ketentuan.

Menurut Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Regulasi DPMPTSP Kota Depok, Rahmat Maulana, pelimpahan wewenang tersebut berupa tindakan penertiban berupa penutupan bangunan maupun tempat usaha yang dilakukan Satpol PP. Setelah proses mediasi serta surat peringatan tidak dihiraukan oleh pemilik bangunan.

“Penertiban dilakukan jika ada indikasi pelanggaran dari aspek penyalahgunaan izin dari tempat tersebut, maka akan diberikan surat peringatan (SP) secara bertahap. Mulai dari 1, 2, 3 hingga penutupan,” katanya dilansir situs pemerintah Kota Depok, pada Jumat 6 Agustus 2021.

Agar tidak ada penyimpangan, menurut dia, pihaknya terus melakukan pengawasan ke bangunan, tempat usaha, rumah sakit, klinik rawat inap dan SPBU serta Base Transceiver Station (BTS) agar melakukan pengecekan terkait kelengkapan perizinannya.

“Seperti bangunan yang izinnya rumah tinggal, hanya digunakan untuk usaha maupun penambahan bentuk bangunan yang tidak sesuai dengan site plan awal. Tapi belum mengajukan izin perubahan dan lain sebagainya,” ucap dia.

Baca Juga: Kemenkes: Terlambat Dapat Vaksin COVID-19 Kedua Tidak Pengaruhi Efektifitas

Dalam pelaksanaannya, pengawasan bangunan pihaknya dengan menurunkan 11 personel. Setiap personel memiliki tanggung jawab pengawasan di satu kecamatan.

“Selain pengawasan, kami juga menerima laporan dari masyarakat. Kurang lebih ada 22 pengaduan dari total bangunan yang diawasi berasal dari peran aktif masyarakat,” tuturnya.

Dikatakannya, pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pengecekan kelengkapan izin yang berlaku. Jika menemukan hal yang tidak sesuai dengan izin, maka pemilik akan diimbau untuk segera mengurus kekurangan.

Pihaknya akan lebih intensif melakukan pengawasan. Dengan demikian, dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran perizinan bangunan dan fungsinya.

“Kami terus mengedukasi masyarakat terkait perizinan. Sebab, masih banyak yang melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Maka tindakan tegas akan dilakukan jika tidak tertib dan melakukan pelanggaran,” (lala/*)