Dokter Tirta Kritik PPKM Darurat, Singgung Bansos Rp 300 Ribu

Dokter Tirta Mandira Hudhi (Istimewa)
Dokter Tirta Mandira Hudhi (Istimewa)

DEPOK- Dokter yang terkenal sebagai influencer, Tirta Mandira Hudhi kini mulai tajam mengkritik penerapan PPKM Darurat. Menurut dia, kebijakan yang sudah berjalan sejak 3 Juli 2021 lalu tidak efektif.

Sebabnya, walau tingkat kesembuhan naik, tetapi tidak ada pengurangan signifikan dari kasus COVID-19.

Dan rakyat, kini justru makin menderita karena sulitnya mencari uang. Atas hal itu, dia meminta agar PPKM Darurat segera dievaluasi.

Baca Juga: Sedih Banget, Pedagang Mainan Bayar Denda Pakai Uang Sekolah Anak

Dilansir dari Hops.id jaringan DepokToday.com, dokter Tirta meminta, andaipun pemerintah masih bersikukuh ingin menerapkan atau memperpanjang PPKM Darurat, mereka harus membiayai rakyat yang penghasilannya harian. Sebab kalau tidak, masalah ke depan justru akan semakin berat.

“Pemerintah itu sekarang pilihannya cuma dua, kalau enggak PPKM, ya warga yang penghasilannya harian ya diurusin. Kalau enggak mereka kalau sakitnya kena COVID mereka nggak akan ada uang untuk mengurus,” katanya dikutip pada Jumat 16 Juli 2021.

Tak hanya itu, dokter Tirta juga menyinggung jumlah bantuan sosial alias bansos yang diberikan sebagai bentuk kompensasi pandemi. Ia menilai, kompensasi yang diberikan pemerintah itu sangatlah sedikit.

Padahal seharusnya di masa PPKM ini, jumlah bantuan bisa lebih besar diberikan.

“Bansosnya Rp300 ribu per bulan, bisa buat beli apa? Itu berarti Rp10 ribu per hari, itu bisa buat beli nasi ndog (telur) terus. Lah kalau anaknya dua bagaimana?” tuturnya.

Dokter Tirta Desak PPKM Dievaluasi

Selama ini dokter Tirta sendiri mengaku sangat mensupport langkah yang ditempuh pemerintah. Tetapi dengan catatan, harus sesuai dengan narasi.

Di mana rakyat yang penghasilannya harian harus dibiayai negara.

Narasi lainnya, melihat kondisi di lapangan. Apakah sudah sesuai dengan tata laksana, dan apakah berimbas pada penurunan kasus. Jika tidak, maka PPKM tidaklah berhasil.

“Kalau enggak setelah dua minggu ya harus dievaluasi. Sebenarnya rakyat itu pasti mau patuh di rumah. Cuma kalau 2 minggu enggak dikasih apa-apa, makan, ya terpaksa mereka keluar untuk cari makan,” katanya.

“Kalau enggak ya enggak usah PPKM, paling Pemerintah dikritik ahli epidemiologi, dan itu harus minta maaf. Pilihannya cuma itu saja,” sambungnya. (rul/*)