Diundang Komnas HAM, Presiden DLC Sentil Oknum BPN Depok

0
303
Presiden DLC, Mukhlis Effendi hadiri undangan Komnas HAM (DepokToday, Rul)

JAKARTA- Presiden Depok Lawyer Club atau DLC, Mukhlis Effendi menyampaikan protes kerasnya terkait ketidak jelasan uang ganti rugi yang dialami sejumlah warga korban terdampak proyek Tol Cinere Jagorawi (Cijago) dan Tol Depok Antasari (Desari) di wilayah Depok, Jawa Barat.

Pernyataan itu diungkapkan Mukhlis dihadapan sejumlah pejabat negara saat memenuhi undangan konsultasi nasional upaya penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dampak pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Kegiatan itu digagas oleh Komisi Nasional (Komnas HAM) di salah satu hotel di Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Oktober 2019.

Dalam paparannya Mukhlis menyampaikan rasa terimakasihnya pada Komnas HAM, DPR, MPR, Kejaksaan, KPK dan sejumlah lembaga terkait atas perhatiannya pada sederet persoalan yang dialami rakyat, salah satunya terkait hak ganti rugi atas pembebasan lahan tol.

“Saya sangat prihatin, khususnya adalah pembebasan Tol Cijago dan Desari. Kita sudah musyawarah terkait hak tanah yang harus dibayarkan oleh PUPR. Tapi semua diskusi itu hingga kini tidak ada kejelasan,” katanya mengawali pernyataan pendapat di hadapan tamu yang hadir

Terkait hal itu, Mukhlis ingin ada ketentuan hukum yang pasti. Sebab, Tol Cijago dan Desari berdasarkan mufakat Kejaksaan Agung dan putusan Pengadilan Negeri Depok adalah tanah yang jelas kepemilikannya. Hal itu disahkan berdasarkan bukti.

“Jadi itu bukan aset, dan harusnya dapat dibayar ganti rugi. Kita sebagai warga sudah punya bukti-bukti itu. Kemudian putusan Jaksa dan lain-lain. Tapi kok penyelesaiannya ini aneh. Saya tanya Kepala BPN Depok, enggak ada kejelasan,” ujarnya

“Kita hanya memastikan pada Pemerintah Daerah ini adalah milik warga. Sekarang saya tanya, kuatan Undang-undang atau SOP. Sebab dalam putusan pengadilan yang menguatkan itu adalah aset masyarakat yang harus dibayarkan. Tapi BPN aneh, malah dibilang fasum padahal sudah dibuktikan di persidangan,” timpalnya lagi.

Lebih lanjut Mukhlis mengungkapkan, oknum pejabat BPN Depok terkesan sering kali menghambat hak warga atas uang ganti rugi tersebut.

“Jadi catatannya adalah, kita sudah ada kekuatan hukum yang pasti, dari Pemda, pendapat kejaksaan dan putusan pengadilan. Ya harusnya kalau mengacu pada tiga institusi itu saya rasa cukup. Kenapa harus rumit seperti ini, ini kan hak warga negara,” tegas Mukhlis dihadapan sejumlah institusi negara tersebut.

Untuk diketahui, konsultasi nasional ini adalah upaya penyelesaian sengketa HAM sebagai dampak pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang diterima Komnas HAM RI dalam lima tahun terakhir, sebanyak 30 persen pengaduan adalah kasus atau konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya terkait sengketa pembangunan infrastruktur jalan tol. (*red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here