Ditanya Soal Jalan Margonda Berbayar, Polisi Sindir Pemkot Depok

Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Sutomo (DepokToday, Rul)

BEJI– Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Komisaris Polisi Sutomo berpendapat, wacana jalan berbayar di kawasan Margonda belum tepat. Ia menilai, langkah yang harusnya dilakukan untuk mengatasi persoalan macet ialah pembenahan dan bukan dengan kebijakan yang membebani rakyat.

“Kalau untuk solusi macet, yang tepat itu harusnya pembenahan jalan. Di Depok itu jangan banyak u tern (putaran). Harusnya kalau ada putaran itu harus ada under pass atau fly over,” katanya pada wartawan, Rabu 27 November 2019

Namun demikian, Sutomo sendiri mengaku belum mengetahui adanya wacana tersebut. “Kita belum pernah diajak rapat, nanti kalau diajak rapat mungkin akan kita kaji, makanya saya kaget ketika teman-teman media nanya ini,” ujarnya

Ketika disinggung soal kondisi Jalan Margonda, Sutomo mengatakan harus ada evaluasi dan kajian mendalam. Pemerintah Depok, kata Sutomo, semestinya bisa mencontoh Tanggerang Selatan (Tangsel).

“Enggak usah belajar jauh-jauh ke Jepang, lihat aja di Tangsel. Margonda ini dibanding Tangsel lebih bagus Tangsel. Suruh (Pemkot) contoh Tangsel sana.”

Tak hanya itu, Sutomo juga mengkritik kondisi Jalan Margonda lantaran banyaknya sejumlah titik yang dianggap berbahaya. Diantaranya seperti temuan trotoar yang bolong dan drainase yang terkesan asal jadi hingga kerap menyebabkan banjir dikala musim hujan dan ini berdampak pada kemacetan.

“Pemerintah Depok harusnya mendengar saran dari stakeholder terkait dan masyarakat, juga termasuk saran dari rekan-rekan wartawan. Kita lihat, masih ada lubang yang membahayakan harusnya segera ditutup, drainase benahi dulu biar enggak banjir. Jadi yang kecil-kecil aja dulu benahi,” tuturnya

Lebih lanjut Sutomo mengatakan, berdasarkan data, jumlah volume kendaraan khususnya roda dua (sepeda motor) yang melintas di Jalan margonda mencapai sekira 4500 unit perjam. “Itu baru motor aja, dan biasanya volume itu padat di pagi hari saat jam kerja,” katanya

Terkait hal itu, ia pun berharap pihaknya ikut dilibatkan dalam kajian yang mendalam untuk mencari solusi dari kondisi Jalan Margonda. “Intinya Jalan Margonda itu kurang penataannya.”

Seperti diketahui, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana menerapkan jalan berbayar, atau kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta. Beberapa kawasan yang disasar ialah Jalan Kalimalang, Kota Bekasi dan Jalan Margonda, Kota Depok. (rul/*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here