Dirjen Dukcapil Ingatkan KTP Elektronik Tak Perlu Difotokopi

Ilustrasi KTP elektronik (Istimewa)
Ilustrasi KTP elektronik (Istimewa)

DEPOK- Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh mengajak masyarakat dan berbagai instansi untuk lebih berhati-hati menjaga kerahasiaan data pribadi, utamanya Kartu Tanda Penduduk atau KTP elektronik.

“Seluruh elemen masyarakat wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Maka saya mohon betul masyarakat untuk tidak mengaplod dokumen kependudukan di media sosial,” katanya dikutip pada Selasa 29 Juni 2021.

Dilansir dari kemendagri.go.id, Zudan juga mengingatkan kepada lembaga atau instansi yang menggunakan fotokopi dokumen kependudukan seperti KTP elektronik atau pun Kartu Keluarga (KK) sebagai persyaratan pelayanan, agar segera dimusnahkan dengan mesin penghancur dokumen bila tidak terpakai lagi.

“Jangan dibuang begitu saja, sehingga bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

Pernyataan tersebut diungkapkan Zudan untuk menyikapi jagat media sosial yang kembali heboh lantaran adanya laporan masyarakat tentang berkas fotokopi KTP-elektronik dan KK dijadikan kertas pembungkus gorengan dan penjual angkringan.

Zudan mengingatkan, dokumen kependudukan yang berisi data pribadi sangat riskan disalahgunakan. Untuk itu dirinya meminta Dinas Dukcapil kabupaten/kota agar mempedomani Permendagri No. 104 Tahun 2019 tentang pendokumentasian dokumen kependudukan.

“Pendokumentasian berkas permohonan layanan disimpan dan diarsipkan untuk kemudian dimusnahkan jika sudah masuk masa retensinya. Untuk berkas manual saya minta agar dikonversikan ke dalam bentuk digital sebelum dimusnahkan. Untuk memusnahkannya bentuk tim dan buat berita acaranya.”

KTP Elektronik Jangan Difotokopi

Zudan juga menyarankan kepada lembaga pengguna data Dukcapil agar tidak perlu memfotokopi dokumen kependudukan seperti KTP-el dan KK sebagai syarat pelayanan.

“Gunakan card reader, atau bagi instansi yang belum bekerja sama segera mengajukan permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Dinas Dukcapil terdekat,” ujarnya.

Begitu pun untuk pelayanan permohonan dokumen kependudukan, Dirjen Zudan juga memerintahan jajaran Dinas Dukcapil kabupaten/kota tidak ada lagi meminta berkas fotokopi kepada pemohon karena pelayanan adminduk dilakukan melalui online.

Baca Juga: COVID-19 Depok Melejit, Disdukcapil Depok Sesuaikan Jadwal Pelayanan

Zudan mengaku sudah menurunkan tim untuk meneliti dari mana berkas fotokopi KTP dan KK yang kemudian dijadikan bungkus jajanan makanan kaki lima tersebut berasal.

“Misal ada entitas bisnis yang mempersyaratkan fotokopi KK atau KTP bagi calon nasabahnya, apakah itu leasing, bank, perusahaan multilevel marketing, atau lembaga lainnya,” tuturnya.

“Saya sekali lagi mengimbau agar berkas fotokopi itu untuk dimusnahkan. Dukcapil pun melakukan hal yang sama, kalo ada KTP-el rusak agar segera dibakar untuk menghindari masalah seperti ini,” timpalnya lagi. (rul/*)