Dipanggil Sebagai Saksi, Sandi Serahkan Bukti Rekaman Soal BPJS

Sandi pegawai honorer Damkar Depok yang mendapat tawaran damai usai membongkar dugaan korupsi. (Foto: Depoktoday.com)
Sandi pegawai honorer Damkar Depok yang mendapat tawaran damai usai membongkar dugaan korupsi. (Foto: Depoktoday.com)

DEPOK – Kembali dipanggil Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Depok  pada hari ini Jumat 28 Mei 2021. Sandi, wistleblower kasus dugaan suap di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok serahkan bukti tambahan berupa rekaman suara.

Sandi yang dikonfirmasi mengaku, bukti rekaman suara itu seputar pemotongan gajinya karena harus membayar BPJS .

“Iya ada yang diserahin, kayak bukti rekaman tentang pengakuan adanya pemotongan BPJS,” sebut Sandi.

Dia menuturkan, pengakuan pemotongan BPJS merupakan suara bendahara dinas Damkar Kota Depok. “Iya bendahara (suara rekaman, red),” ucap Sandi.

Selain itu, dirinya juga dimintai keterangan soal sepatu yang turut menjadi poin pemeriksaan Kejari Depok.

Setelah pemeriksaan ini, dirinya berkordinasi dengan kuasa hukumnya terkait pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan. “Nanti kita dikontak oleh kuasa hukum,” jelas dia.

Kejari Periksa Lebih dari 50 Saksi

Baca juga: Ini 10 Honorer Damkar yang Diperiksa Tipidsus Kejari Depok

Sebagai informasi, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri atau Kejari Depok telah merampungkan berkas pemeriksaan terkait laporan dugaan korupsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

Selanjutnya, kasus itu kini dialam penanganan lebih lanjut oleh bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Depok.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto mengaku, pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) itu didapati dari hasil pemeriksaan terhadap 50 orang yang dipanggil selama sekira 30 hari.

“Cukup banyak karena ini keterkaitan dengan  honor insentif. Serta pihak terkait yang bersentuhan langsung dengan yang dilaporkan. Kemudian untuk pengadaan barang dan itu juga termasuk,” katanya dikutip pada Rabu 19 Mei 2021.

Setelah dianggap cukup, sejumlah berkas berikut barang bukti laporan tersebut kemudian diserahkan ke bidang Tipidsus untuk pendalaman.

“Intel tugasnya hanya supporting data, apakah ada dugaan melawan hukum atau tidak,” ucap Herlangga.

Dengan demikian, kewenangan saat ini ada di ranah Tipidsus Kejari Depok.

“Jadi memang SOP nya sama di intel pun kalau sudah ini dilimpahkan. Seyogyanya memang harus di dalami karena intel itu kan hanya membuka kulit luarnya saja,” tutup dia.

Kasus dugaan korupsi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok ini menjadi sorotan banyak pihak usai dibeberkan oleh Sandi Butar Butar, pegawai honorer pada dinas tersebut. (lala/*)