Dihadapan Menkes, Idris Curhat Soal Penanganan COVID Sampai KTP  

Wali Kota Depok, Mohammad Idris (Istimewa)

BEJI- Karena posisinya yang berada diporos kota-kabupaten epicentrum kasus COVID-19, Depok dianggap memiliki peran yang cukup penting dalam menanggulangi pandemi. Maka tak heran, jika sederet kebijakan harus merujuk pada putusan pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris dihadapan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, disela-sela kunjugannya di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Depok, pada Kamis 25 Maret 2021.

Menurutnya, jika Depok mengambil kebijakan sendiri maka akan berdampak serius pada sejumlah daerah penyangga Ibu Kota.

“Maka ketika saya ditanya kapan Depok sudah memulai pembelajaran atau belajar tatap muka, saya bilang jangan hanya Depok. Depok itu mengikut pusat, kalau pusat memutuskan A, Depok harus A. Kalau Depok memutuskan sendiri akan jadi bahaya,” katanya

Baca Juga: BRT-JRC, Siasat Penangkal Macet Depok dan Jakarta

Idris mengungkapkan, sekira 60 persen lebih orang Depok adalah commuter, yang artinya bekerja atau mencari nafkah di luar. Berdasarkan catatan, ada sekira 40 persen yang aktivitas kerjanya di Jakarta, selebihnya Bekasi, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, dan Bogor.

“Inilah yang menjadi perhatian kami.”

Lebih lanjut ia mengatakan, menurut catatan BPS ada 2,3 juta jiwa penduduk di Kota Depok. Sedangkan menurut data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, jumlah warga Depok ada 1,8 juta jiwa.

“Artinya ada sekian ratus ribu warga Depok yang tidak ber-KTP Depok. Maka target 60 persen dari 2,3 juta jiwa untuk vaksinasi di Depok ibaratnya 1,4 juta Pak Menteri,” tuturnya

Idris mengaku, persoalan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum selesai.

“Nah ini juga hitungan orang yang belum ber KTP Depok. Kalau kita khusus kan Depok tapi ternyata mereka ada yang sudah 30 tahun di Kota Depok tapi KTP-nya masih Wonogiri, misalnya gitu, Indramayu. KTP nya masih banyak dari kota-kota di Indonesia, misalnya.”

Namun demikian, Idris memastikan pihaknya tidak menganggap itu sebagai sebuah masalah tapi adalah tantangan.

“Kita ingin Kota Depok ini menjadi kota idaman, karena 2019 kami masih mendapatkan label atau penghargaan kota sehat dengan tingkat tertinggi,” katanya

“Memang setelah pandemi ini banyak catatan yang harus kita evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali Depok sebagai kota sehat,” timpalnya lagi. (rul/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here