Depok ‘Surganya’ Apartemen, Tapi Minim Madrasah Negeri

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna saat menghadiri Hari Amal Bakti di Kemenag Depok (Istimewa)

CILODONG- Keberadaan madrasah negeri di Kota Depok, masih sangat minim. Tercatat, sejak pisah dari Kabupaten Bogor pada 1999 silam, sampai saat ini kota penyanggah Jakarta itu hanya memiliki satu madrasah negeri. Kondisi ini tentu berbading miris dengan pesatnya pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan di kota tersebut.

Kepala Kementerian Agama Kota Depok, Asnawi pun hanya bisa berharap, Depok bisa memiliki lebih banyak sekolah madrasah negeri.

“Kita kedepan pengennya seperti konsep yang Pak Wakil Wali Kota sampaikan, harus ada madrasah negeri dan ini yang kita komunikasikan terus dengan pemerintah daerah maupun pusat supaya betul-betul terlaksana,” katanya, Selasa 5 Januari 2021

Pihaknya yakin negara sudah memikirkan hal itu (pembangunan madrasah negeri).

“Insya Allah kehadiran negara makin dirasakan oleh masyarakat walaupun mungkin kehadiran negara di madrasah swasta juga sudah hadir, masyarakat bisa menikmati, tapi kalau ada negeri kan lebih mantap lagi,” ujarnya

Baca Juga: Perahu Wisata Kang Emil Jadi Primadona Situ Rawa Besar

Ketika ditanya ada berapa madrasah negeri yang rencananya akan dibangun di Kota Depok, Asnawi mengaku belum bisa berkomentar banyak.

“Saya belum bisa memastikan untuk tahun ini, karena kan perlu perencanaan yang sangat matang. Untuk membangun sebuah madrasah negeri tidak seperti mengembalikan telapak tangan,” tuturnya

Namun ia yakin, pemerintah kota sudah menaruh perhatian terkait hal itu. “Saya dengar dari Pak Wali mau pun Pak Wakil masing-masing punya konsep tersendiri.”

Yang jadi kendala menurut Asnawi, salah satunya adalah mahalnya biaya pembebasan lahan.

“Kami mendukung semuanya-lah, bagaimana konsep. Memang yang paling penting adalah penyediaan lahannya, sementara di Depok kan tahu sendiri keadaan lahannya karena memang kota,” katanya

Menurut Asnawi, yang ideal adalah satu kecamatan, satu madrasah negeri. “MI (Madrasah Ibtidaiah)-nya satu, MTS-nya satu, MA-nya satu. Kalau selesai sudah berjalan dengan baik.”

Berdasarkan catatan Kemenag, Depok memiliki Raudhatul Athfa (RA) 207 titik. Kemudian untuk Madrasah Ibtidaiah (MI) 145 titik lokasi, madrasah Tsanawiah (MTS) 75 titik lokasi.

Sedangkan Madrasah Aliah (MA) 28 titik lokasi. Semuanya adalah milik swasta, sedangkan negeri hanya ada satu di wilayah Kecamatan Cilodong.

“Kalau di total ada 400 lebih, artinya dari sisi pendidikan agama bahkan belum mencukupi tapi kan ditunjang juga dengan pesantrenan-pesantren yang ada. Pesantren yang ada di kita (Depok) saja sudah mencapai 190 pesantren,” kata Asnawi

Menunggu Janji Wali Kota

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna menegaskan, pembangunan madrasah negeri seharusnya bisa direalisasikan sejak dulu.

“Tinggal ada di wali kota saja, mau atau tidak itu saja,” katanya

Pradi mengatakan, secara pribadi dirinya telah mewacanakan di setiap kecamatan ada MI Negeri, Tsanawiyah Negeri maupun Aliyah Negeri.

“Ini sesuai amanat undang-undang. Oke bagi yang mampu, bisa di swasta tapi bagaimana yang tidak mampu,” tanya Pradi

Idealnya, menurut Pradi, pemerintah hadir menyiapkan kerjasama, dalam hal ini dengan Kemenag wilayah.

“Pemerintah daerah menyiapkan lahan oleh Kemenag. Saya pikir kalau ada sinergi dan kolaborasi yang muaranya untuk kepentingan membangun bukan hanya kemampuan intelektual tetapi juga berbasis spiritual, saya pikir ini bukan hal yang sulit.”

Namun kenyataannya, lanjut Pradi, sampai sekarang hal itu belum terwujud.

“Kita lihat, kita dukung komitmen wali kota dan wakil wali kota terpilih yang ingin membangun di setiap kecamatan nanti. Kita lihat apakah betul-betul diwujudkan atau tidak,” ujarnya

“Kalau bicara lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah, saya pikir ini sangat memungkinkan, karena aset kita kan cukup besar, tinggal kita lihat saja wilayah mana,” timpalnya lagi (rul/*)