Depok Resmi Longgarkan Jam Malam

Aparat gabungan gencar menggelar sosialisasi terkait pembatasan aktivitas malam hari (Istimewa)

MARGONDA– Pemerintah Kota Depok akhirnya resmi memutuskan untuk memberi kelonggaran batas waktu terkait aktivitas malam. Kebijakan ini merujuk pada kajian dan evaluasi selama dua pekan terakhir.

Pelonggaran jam malam ini berdasarkan Surat Keputusan Nomor 443/347/Kpts/Dinkes/Huk/2020 yang diteken langsung oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris pada, Jumat 18 September 2020

Pada surat tersebut berbunyi, pembatasan jam operasional toko, pusat perbelanjaan, rumah makan, kafe, dan tempat usaha/kegiatan lainnya, serta layanan antar dan aktivitas warga berlaku selama 14 hari, sejak tanggal 19 September sampai dengan 3 Oktober 2020, dan dapat diperpanjang sesuai rekomendasi Gugus Tugas COVID-19

Dengan demikian terdapat beberapa perubahan terkait batas jam malam dibandingkan 2 pekan sebelumnya, yakni:

  1. Layanan di tempat usaha yantg tadinya tutup pukul 18:00 WIB, kini menjadi pukul 20:00 WIB
  2. Aktivitas warga/perkumpulan yang tadinya hanya sampai pukul 20:00 WIB, kini menjadi pukul 21:00 WIB
  3. Layanan pesan antar/take away sampai dengan pukul 21.00 WIB.

“Patut digaris bawahi, pemebatasan aktivitas malam ini dipastikan berlaku jika Depok masuk dalam kategori zona merah penularan COVID-19 nasional, seperti saat ini,” kata Idris

Namun demikian, kebijakan itu dikecualikan untuk sektor-sektor kedaruratan, seperti layanan fasilitas kesehatan termasuk toko obat dan apotek.

Pekerja yang kembali dari aktivitas bekerja maupun pegawai shift malam juga dikecualikan dari jam malam.

Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana menjelaskan, satu hal yang perlu diperhatikan, yakni kebijakan itu harus sinergi antara kabupaten dan kota sehingga antara pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 dapat berjalan secara bersamaan.

“Misalnya kita di sini lebih cepat tutup, nanti orang Depok masuk ke Bogor. Sekarang kan juga bagaimana memproteksi yang dari Jakarta, makanya nanti ada beberapa titik pengawasan yang akan kita coba lakukan,” ujarnya

Tapi yang jelas, lanjut Dadang, kebijakan Bogor, Depok dan Bekasi harus satu irama, dengan daerah sekitar. (rul/*)