DEEP Menduga Ada Titipan Parpol di Perekrutan Anggota PPK

Koordinator DEEP Kota Depok, Fajri Syahid.(Foto: Istimewa)

MARGONDA-Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Kota Depok sangat mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok dalam melakukan proses perekrutan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang akan bertugas untuk Pilkada Depok tahun 2020.

Sebab, DEEP mensinyalir adanya sentuhan dari partai politik (parpol) dalam proses pemilihan PPK, di mana sebanyak 107 pelamar yang dinyatakan lulus tes tertulis kini akan menjalani tahap tes wawancara.

“Proses rekrutmen PPK memiliki potensi kerawanan di antaranya, memiliki rekam jejak buruk dan calon PPK ada yang terindikasi sebagai anggota/pengurus parpol maupun ada kedekatan dengan partai politik atau calon tertentu,” beber Koordinator DEEP Kota Depok, Fajri Syahid, melalui keterangan tertulisnya kepada redaksi DepokToday, Jumat (7/2/2020).

Menurut Fajri, perekrutan PPK harus transparan dan akuntabel, sehingga hasil dari rekrutmen PPK adalah orang-orang yang memiliki integritas.

“Kami sangat mengharapkan kepada KPU Kota Depok untuk menyeleksinya sesuai dengan kompetensi bukan dengan adanya kedekatan salah satu calon PPK, karena mencari sosok pejabat publik tidaklah mudah. Sosok yang dicari yang memiliki integritas, kejujuran dan bebas dari kepentingan politik,” harapnya.

Fajri melihat ada beberapa nama calon PPK yang diduga ada kedekatan dengan partai politik saat Pileg dan Pilpres tahun 2019.

“Kami akan selalu memantau apakah KPU Kota Depok bisa memilih calon-calon PPK dengan baik atau memang ada unsur kesengajaan dalam perekrutan PPK di KPU Kota Depok. Potensi-potensi kerawanan dapat diminimalisir dengan cara rekrutmen yang trasnparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga publik dapat menilai calon anggota
PPK,” katanya.

Fajri juga berharap peran aktif Bawaslu Kota Depok dalam pengawasan perekrutan PPK.

“Bawaslu jangan hanya menerima laporan masyarakat tapi harus pro aktif mencari bukti-bukti calon PPK yang memiliki kerawanan-kerawanan tersebut,” tegas Fajri.

“Terkait pengawasan rekrutmen PPK, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan memiliki alat kerja pengawasan-pengawasan terutama rekrutmen PPK, jangan sampai publik hilang kepercayaannya terhadap Bawaslu karena kinerja Bawaslu hanya menunggu dan menunggu laporan masyarakat,” tambahnya.

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, Senin (3/2/2020), sangat berharap kepada masyarakat Depok dapat memberikan masukan, tanggapan atau informasi apapun terkait track record atau jejak rekam mereka yang telah lulus pada tahapan tes tertulis.

“Informasi atau tanggapan itu akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan siapa-siapa saja yang akan dipilih untuk menjadi anggota PPK,” tandasnya.

Nana berharap akan terpilih anggota PPK yang berintegritas, memiliki kemampuan dan kecakapan sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Sehingga pelaksanaan Pilkada Kota Depok tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik, aman, damai serta sukses tanpa ekses,” tuturnya.(rdt)